Tanah Datar, Prokabar – Tim Penilai tingkat Nasional melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penilaian tahap V Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019.
Bupati Irdinansyah Tarmizi dalam kesempatan yang menyambut langsung kedatangan tim di Indo Jolito Batusangkar, Rabu (27/3).
“Kami patut bersyukur karena untuk ketiga kalinya mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional dalam hal perencanaan pembangunan, mudah-mudahan beban ini bisa membawa hasil yang lebih baik hari ini,” ungkap bupati didampingi Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah.
Dijelaskan bupati, perencanaan pembangunan sudah mengacu kepada mekanisme dan metode yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat jorong hingga tingkat kabupaten.
Bahkan, pelaksanaan kegiatan juga telah dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh instansi dan unsur masyarakat.
“Ini dibuktikan dengan keterpaduan kita dalam membangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat, swasta, perguruan tinggi, perantau dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai serta bundo kandung,” jelasnya.
Bupati mengakui, pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dalam kemampuan anggaran, peran serta swasta dan khususnya perantau dirasakan sangat luar biasa mendorong percepatan pembangunan di Tanah Datar.
Berkaitan dengan keterbatasan itu, Bupati juga sampaikan pemerintah daerah melahirkan berbagai inovasi.
“Saat ini tercatat 111 inovasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ujungnya nanti terjadi lompatan-lompatan dalam peningkatan kualitas manusia,” sebutnya lagi.
Di antara inovasi utama apa yang disebut Gerbang Cerdas yaitu gerakan pembangunan masyarakat cerdas di bidang pendidikan.
“Tidak ada anak Tanah Datar yang tidak bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri karena alasan biaya, ini kita bantu dengan APBD Tanah Datar serta menggandeng Baznas, CSR swasta dan perantau,” jelasnya.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan Wakil Ketua Irman mengakui prestasi ini berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak termasuk dukungan Forkompinda yang solid.
“Selaku legislatif, kami berkomitmen dengan pemerintah daerah untuk jadwal pembahasan dokumen perencanaan sesuai jadwal yang sudah diatur peraturan perundangan,” ucapnya.
Anton juga berharap dengan perencanaan yang matang bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. (eym)
