Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Tak Ingin Disanksi, Satpol PP Imbau Gunakan Masker di Pasar Serikat Batusangkar

Dibaca : 498

Tanah Datar, Prokabar – Pasar Batusangkar menjadi sasaran Satpol PP Tanah Datar dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan Corona virus disease 2019 (Covid 19), Kamis (1/10).

Selain itu, petugas juga mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru kepada pengunjung Pasar.

Azwar Kasi Linmas Satpol PP Damkar Tanah Datar saat ditemui di sela sosialisasi mengatakan jika sosialisasi peraturan bupati telah dilakukan jauh jauh hari kepada masyarakat, khususnya pengunjung pasar serikat dan tradisional di beberapa kecamatan. Di pasar serikat Batusangkar, petugas kembali mengingatkan pengunjung untuk sadar menggunakan masker dalam beraktifitas.

“Sosialisasi Perbub tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid 19 ini telah kita lakukan sejak satu bulan yang lalu ke masyarakat kita, kita akan terus mengingatkan,” ujarnya.

Selain meminta masyarakat untuk menggunakan masker, dalam kesempatan itu melalui alat pengeras suara, petugas juga menyuarakan sangsi bagi masyarakat yang tetap membandel tidak menggunakan masker saat beraktifitas. Sangsi sosial, denda bahkan penjara, menunggu masyarakat yang terjaring razia oleh tim gabungan terpadu nantinya.

“Kita tidak ingin masyarakat kita dikenakan sangsi, baik sangsi sosial, denda, bahkan hukuman penjara. Untuk itu, kita ingatkan kembali masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Terlebih saat ini kasus orang terinfeksi Covid 19 cendrung meningkat,” ungkapnya.

sebelumnya, Pjs Bupati Tanahdatar Erman Rahman mengimbau masyarakat Tanah Datar untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Hal itu seiring akan diterapkannya sangsi terhadap para pelanggar protokol kesehatan pada awal Oktober ini.

“Saya berharap, sanksi-sanksi yang sudah disiapkan ini tidak sampai kepada masyarakat. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kesadaran. Untuk itu, saya minta tim bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat,” harap Erman Rahman.

Erman Rahman yang juga menjabat Kepala BPBD Sumbar ini mengajak seluruh ASN Tanah Datar dan masyarakat agar disiplin memakai masker dan menerapkan prinsip memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M).

Terkait pemberian sanksi sudah diatur dalam Perbup 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang akan diterapkan pada awal Oktober tersebut. Namun, Erman berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Apalagi saat ini penambahan orang terinfeksi Covid 19 kembali meningkat.

Dalam Perbup itu, yang menjadi subyek adalah pengaturan tentang perorangan, pelaku usaha, pengelola atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, terminal, transportasi umum, toko dan pasar, warung makan sejenisnya, dan tempat wisata, dan lain-lain yang bersifat memungkinkan adanya kerumunan masa).

Pada subyek perorangan itu, warga berkewajiban mematuhi aturan seperti memakai masker, mencuci tangan, Pembatasan interaksi fisik (psysical distancing), dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan untuk subyek pelaku usaha, wajib menjalankan memakai masker bagi pengelola, karyawan dan pengunjung. Untuk sangsi perorangan, akan diberikan sangsi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga kerja sosial, atau denda administratif sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah). Kerja sosial diberikan apabila terjadi pelanggaran waktu razia gabungan.

Sementara untuk pelaku usaha di samping sanksi di atas apabila tidak mengindahkan akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara operasional usaha, pencabutan izin usaha, denda administratif bagi pelaku usaha adalah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pelaku usaha yg tidak menyetorkan denda administrasi paling lama 7 hari sejak ditetapkan petugas maka dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha. Dan pencabutan izin diberikan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi penghentian sementara. Denda dibayarkan ke rekening kas daerah. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top