Painan, Prokabar – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Amran menilai, lima orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinilai tidak berkerja dengan baik dan lebih banyak ongkang-ongkang kaki terima gaji Rp10 juta lebih.
Hal ini disebabkan, KPU Pesisir Selatan mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 hanya 76,6 persen, padahal, tingkat partisipasi pemilih telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 79,5 persen.
Kata Amran, partisipasi pemilih tidak tercapai target oleh KPU disebabkan kurangnya komunikasi dan menyosialisasikan Pemilu 2024.
“KPU kurang komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang tidak terpapar media massa. KPU ongkang-ongkang kaki dapat RP10 juta, padahal, gajinya besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, bisa jadi para pemilih di Nagari bukannya tidak tahu waktu pelaksanaan pemungutan suara, namun, KPU tidak bekerja dengan baik, karena sosialisasi minim KPU lebih banyak ongkang-ongkang kaki di kantornya.
Akibat semua itu, lanjutnya, masyarakat yang hendak memberikan hak suara mereka menjadi kekurangan informasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih.
“Bingung bagaimana memberikan suara, sosialisasi lemah, Komisioner KPU ongkang-ongkang kaki di kantornya,” ujarnya dengan nada kesal.
Kondisi ini, kata Amran, harus menjadi pelajaran bagi KPU untuk berbenah menghadapi PSU DPD khususnya Sumbar. KPU harus memperbaiki kesalahan agar tidak terulang di pemilu lima tahun mendatang yang digabung antara pileg dan pilpres.
“Ini harus dicatat dan diperbaiki. Pilpres mendatang kita akan serentak dan lebih krusial. Jika komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan maksimal, partisipasi pemilih akan lebih anjlok,” tugasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pessel, Aswandi mengaku, sudah memaksimal dalam menggaet tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024. Namun, hanya saja hingga hasil penghitungan suara hanya tercapai 76.6 persen dari nasional 79,5 persen.
“Ya, itu hasil partisipasi kita di Pemilu 2024, dan tentu akan kita maksimalkan lagi dan bisa minimal sama di PSU DPD,” terangnya.
Lanjutnya, terkait hasil partisipasi ini pihaknya bakal memaksimalkan sosialisasi baik di jajaran KPU maupun dengan melibatkan stakeholder serta melalui media sosial.
“Ya, ini akan kita maksimalkan sosialisasi melalui jajaran badan adhoc kita. Tentu kita berharap partisipasi ini tercapai,” ujarnya. (min)
