Tak Boleh Ada Intervensi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis -

Rabu, 18 Juli 2018 - 17:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Proses pengadaan barang dan jasa tidak boleh ada intervensi oleh pihak manapun agar tidak terjadi penyimpangan yang berimplikasi hukum.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sosialisasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kepada “stake holder” terkait di Padang.

“Petugas yang ditunjuk sebagai kelompok kerja (Pokja) pengadaan harus independen dan menjalankan proses sesuai aturan yang ada,” katanya, Rabu (18/7).

Proses pengadaan yang dilakukan sesuai aturan akan memberikan jaminan hukum bagi anggota pokja sehingga tidak tersangkut masalah hukum.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Pihak yang menang bisa bekerja dengan nyaman dan pihak yang kalah juga bisa menerima dengan baik.

Jika memberi ruang pada pihak-pihak yang ingin melakukan intervensi untuk menentukan pemenang lelang secara curang, ujung-ujungnya akan bermasalah. Salah-salah malah masuk penjara.

“Lurus-lurus saja. Ikuti aturan,” katanya.

Proses pengadaan yang transparan dan sesuai aturan hingga menghasilkan pemenang dengan tawaran terbaik, diharapkan bisa membuat kualitas pekerjaan yang lebih maksimal.

Namun berdasarkan laporan, Irwan Prayitno mengatakan masih ada persoalan pengadaan barang dan jasa ini yang menghantui pokja, yaitu keharusan menetapkan pemenang yang mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terendah.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Hal itu dikhawatirkan bisa menurunkan kualitas hasil pekerjaan sehingga tujuan pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

“Ini harus menjadi pemikiran bagi pengambil kebijakan di pusat,” katanya.

Terkait Perpres Nomor 16 tahun 2018, semangatnya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Kekurangan yang sebelumnya ada pada Perpres 54 tahun 2010 diperkuat pada UU terbaru.

Stake holder tarkait menurutnya harus memahami UU itu agar bisa menjalankan kegiatan sesuai aturan.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pengadaan Pengelolaan Barang Aset dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Sumbar, Wardarusmen mengatakan ada sejumlah perubahan yang terdapat dalam UU tersebut, yang harus dipahami oleh anggota pokja.

“Semua harus memahami ini dengan cepat, karena arahannya mulai Juli 2018, Perpres 16 tahun 2018 sudah harus digunakan sebagai pedoman,” kata dia.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh anggota pokja pengadaan barang dan jasa di provinsi hingga kabupaten dan kota. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB