Painan, Prokabar – Kementerian Pariwisata menargetkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Ameh di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat tuntas 2020.
“Sesuai informasi dari pejabat Kementerian Pariwisata bahwa peraturan pemerintah tentang KEK Bukit Ameh keluar pada 2020,” kata Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.
Hal itu, tambahnya disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dadang Riski Ratman disela-sela rapat pembukaan penyusunan rencana induk pengembangan KEK Bukit Ameh di Jakarta hari ini.
Ia mengungkapkan Dadang Riski bersama timnya mendapat tugas khusus dari Menteri Pariwisata untuk menyiapkan rencana induk pengembangan KEK Bukit Ameh serta memberikan pendampingan dalam menyiapkan persyaratan lainnya.
Setidaknya terdapat 17 jenis persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum KEK Bukit Ameh diusulkan kepada Dewan Nasional KEK di Kementerian Koodinator Perekonomian.
Dari 17 syarat tersebut diantaranya, rencana induk pengembangan, dokumen analisis dampak lingkungan atau amdal, penyediaan lahan serta ketersedian infrastruktur pendukung.
“Satu per satu persyaratan tersebut akan dipenuhi baik oleh kami dari pemerintah kabupaten maupun campur tangan dari pemerintah provinsi hingga pusat,” sebutnya.
Ia mengaku tidak mudah memenuhi semua persyaratan namun dengan adanya kerja sama tim yang solid maka semuanya akan terwujud dan tuntas tepat waktu.
Sementara di Pesisir Selatan sendiri pihaknya mengaku sejak beberapa tahun terakhir telah mendorong agar seluruh instansi fokus dalam menyiapkan KEK Mandeh sesuai kewenangan.
Pada rapat pembukaan penyusunan rencana induk pengembangan KEK Bukit Ameh tersebut, selain dirinya juga hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir Selatan, Muskamal, Kepala Dinas Perhubungan, Gunawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Era Sukma Munaf, Kepala Bagian Humas dan Protokoler setempat, Rinaldi dan lainnya.
Sementara dari Kementerian Pariwisata selain Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dadang Riski Ratman juga hadir Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Henky HP Manurung, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Indra Ni Tua, serta Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Onny Yulfian.(*/min)
