Pasaman, Prokabar AanProses tahapan menghadapi Pilkada 2020 sudah dimulai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman. Namun jalannya proses ini sedikit terganggu. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah menghibahkan dana Rp11,6 miliar untuk proses pengawasan, bertele-tele dalam pencairan.
“Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani awal Oktober lalu. Pemkab Pasaman menganggarkan Rp11,6 miliar untuk Bawaslu. Anggaran ini untuk persiapan dan pelaksanaan proses pengawasan dari akhir tahun ini hingga selesai Pilkada 2020 nanti. Namun, saat kami mencoba mencairkan dana, pihak keuangan banyak lagunya, yang dana tak kunjung cair,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita.
Diakui Rini, untuk akhir tahun ini tahapan yang telah berjalan yakni penerimaan panitia pengawas kecamatan dan beberapa kegiatan lainnya. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp173 juta. Dana inilah yang belum kunjung dicairkan Pemkab Pasaman.
“Sekarang, masalahnya di anggaran. Sudah lanyah bagian keuangan kami temui, segala aturan telah kami penuhi, namun pihak keuangan banyak alasan, bupati lah, surat ini atau itulah yang belum ditandatangai pejabat, ada saja, padahal sudah dua bulan sejak NPHD ditandatangani. Dalam aturan, dana bisa dicairkan minimal 14 hari setelah NPHD, sekarang sudah dua bulan,” jelas Rini.
Rini berharap, Pemerintah Pasaman sedikit arif dalam menyikapi pencairan anggaran ini. Mengingat, Pilkada bukan perkara seperti membalikan telapak tangan.
“Semua tahapan terjadwal, kalau tidak terlaksana sesuai jadwalnya, kacau agenda ke depannya, untuk itu kami harap pak bupati atau pihak terkait lebih arif,” tukas Rini. (Ola)
