Topik #mendagri

Politik

Kepala Daerah Harus Izin Sebelum Kampanye

Politik | Senin, 26 November 2018 - 20:35 WIB

Senin, 26 November 2018 - 20:35 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk mengajukan izin, sebelum berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam…

PERCEPATAN KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK

Nasional

Kemendagri Permudah Pembuatan KTP Elektronik

Nasional | Jumat, 9 November 2018 - 08:15 WIB

Jumat, 9 November 2018 - 08:15 WIB

Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempermudah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (El), yakni tanpa surat pengantar dari RT dan RW. Demikian dijelaskan…

Nasional

Pemerintah Beri Penghargaan Sejumlah Ormas

Nasional | Rabu, 7 November 2018 - 06:04 WIB

Rabu, 7 November 2018 - 06:04 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah organisasi kemasyarakat (Ormas) yang dianggap telah berhasil memberikan kontribusi besar dalam pembangunan…

Nasional

Waw, Saat Ini Ada 394 Ribu Ormas Terdaftar Di Indonesia

Nasional | Kamis, 25 Oktober 2018 - 17:11 WIB

Kamis, 25 Oktober 2018 - 17:11 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, di negara ini setiap orang bebas membentuk partai politik atau membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia…

Nasional

Pemilu 2019, Mendagri Minta Perbanyak Kampanye Cerdas

Nasional | Politik | Sabtu, 8 September 2018 - 21:04 WIB

Sabtu, 8 September 2018 - 21:04 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengharapkan kampanye dialogis sebagai bentuk smart campaign atau kampanye cerdas, dapat diperbanyak dalam pemilu 2019….

Nasional

Mendagri: Pengisian Kursi Wagub DKI Dasarnya UU Pilkada

Nasional | Politik | Selasa, 14 Agustus 2018 - 14:22 WIB

Selasa, 14 Agustus 2018 - 14:22 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan,  pengisian kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016,…

Nasional

Mulai Bulan Depan, Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2018 Akan Dilantik

Nasional | Rabu, 8 Agustus 2018 - 14:00 WIB

Rabu, 8 Agustus 2018 - 14:00 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, mulai pertengahan bulan depan (September, red), beberapa kepala daerah khususnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur…

Nasional

Mendagri Perintahkan Praja IPDN Bantu Korban Gempa NTB

Nasional | Peristiwa | Selasa, 31 Juli 2018 - 09:00 WIB

Selasa, 31 Juli 2018 - 09:00 WIB

Jakarta, Prokabar — Sesaat setelah guncangan gempa melanda sebagian wilayah di Nusa Tenggara Barat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam…

Budaya

Masyarakat Hukum Adat Perlu Payung Hukum

Budaya | Hukum | Nasional | Jumat, 20 Juli 2018 - 14:01 WIB

Jumat, 20 Juli 2018 - 14:01 WIB

Jakarta, Prokabar — Masyarakat Hukum Adat  (MHA) perlu diberikan payung hukum yang komprehensif untuk  mengatur komposisi masyarakat  dengan memperhatikan aturan hukum. “Secara prinsip, pemerintah telah…

Nasional

Ini Dia Hadiah Rumah dari Kemendagri Untuk Zohri

Nasional | Olah Raga | Senin, 16 Juli 2018 - 10:21 WIB

Senin, 16 Juli 2018 - 10:21 WIB

Jakarta,Prokabar — Untuk mengapresiasi prestasi Lalu Muhammad Zohri, sprinter muda Indonesia yang berhasil menjadi juara dunia lari nomor 100 meter putra prestasi di Tempere, Finlandia, beberapa…

Lebaran2018

Mendagri Ingatkan Jajaran Damkar, Satpol PP dan Linmas Bantu Pemudik

Lebaran2018 | Nasional | Selasa, 12 Juni 2018 - 03:05 WIB

Selasa, 12 Juni 2018 - 03:05 WIB

Jakarta, Prokabar – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan jajaran Pemda untuk  membantu operasi pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri. “Jajaran Pemda terutama Satuan…

Hukum

PNS Yang Terlibat Terorisme Akan Diberhentikan

Hukum | Nasional | Senin, 4 Juni 2018 - 16:55 WIB

Senin, 4 Juni 2018 - 16:55 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam jaringan kelompok terorisme, akan mendapatkan sanksi berupa…