Padang, Prokabar – Jelang Pilkada serentak 2024, partai politik dan para calon yang akan masuk.ke gelanggang, tengah mempersiapkan strategi untuk bertarung dan menang. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lembaga survei, untung menghitung segala kemungkinan.
Dua bulan jelang pendaftaran paslon ke KPU, adalah masa kritis, untuk calon mendapatkan partai dan pasangan untuk berlaga. Survei menyediakan jawaban itu, berapa elektabilitas, siapa pasangan yang mungkin untuk menang, dan apa strategi yang dilakukan
Menurut akademi dan peneliti dari UIN Bukittinggi, Hardi Putra Wirman, memang tidak ada kewajiban partai politik atau calon yang memesan survei untuk membuka hasilnya ke publik. Itu tergantung kepentingan masing masing
“Setelah lembaga survei memberikan hasil analisanya kepada pengorder maka hasil itu adalah milik parpol atau calon. Untuk membuka hasil ke publik itu tergantung kepentingannya” kata Hardi Putra Wirman.
Hardi yang juga lulusan doktor Ilmu Politik Universitas Padjajaran ini, tidak menampik, hasil survei sering dijadikan untuk bahan jualan hingga mempengaruhi opini publik.
“Hasil survey saat ini tidak hanya sebagai bahan evaluasi, tetapi berkembang menjadi bahan untuk transaksional calon dan juga mempengaruhi opini publik, karena itu bisa saja hasil survei yang dipublish berbeda dengan hasil survei yang real. Sekali lagi tergantung kepentingan pengorder survei tersebut,” papar Hardi.
Hardi juga mengingatkan kepada lembaga survei untuk tetap konsisten dengan metodologi yang digunakan, sehingga tidak menghasilkan produk yang bias. Namun ketika dipublik oleh oengorder maka itu bukan lagi tanggung jawab lembaga survei.
Ada juga hasil survei yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain, ini tergantung dengan konsistensi dalam menggunakan metode survei. Lembaga survei yang konsisten dengan prosedur metodologinya akan mendapatkan hasil cukup valid, sesuai margin of error jumlah sampel. Berbeda ketika survei dijalankan, tetapi tidak sesuai dengan tahapan metodenya, hasilnya bias dan bisa saja hasilnya sesuai dengan selera yang mengorder,” sebut jebolan sarjana Ilmu Politik Unand ini.
Saat ini beberapa lembaga survei tengah melakukan survei elektabilitas yang dipesan oleh partai politik. Tujuanmya adalah untuk melihat berbagai kemungkinan.
“Jika hasil survei itu dipublish, maka yang paling bisa dipercaya adalah partai politik yang tidak punya kepentingan langsung dengan hasil tersebut, misalnya tidak ada kader yang maju di sebuah daerah, maka kemungkinan hasil survei tersebut adalah hasil nyata,” sebut Hardi Putra Wirman.
“Contohnya adalah hasil survei Partai Demokrat yang dilakukan oleh lembaga survei nasional yang kredibel yaitu Voxpol di Payakumbuh. Dari calon yang ada, tidak ada kader Partai Demokrat, sehingga hasil yang muncul saya kira adalah hasil survey yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi,” tutup Hardi.(rls)
