Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Surat Kemendagri Bikin Kusut Sumbar – Riau

Dibaca : 1.2K

Padang, Prokabar – Inilah surat yang bikin sengketa Sumbar dan Riau. Surat tertanggal 5 Mei 2020 itu, menyebutkan, pajak air permukaan (PAP) PLTA Koto Panjang harus dibayarkan dimana air tersebut dimanfaatkan.

PLN menerjemahkannya “dimana dimanfaatkan itu,” dimana 3 turbin (114 MW) dipasang. Riau juga. Sedang Sumbar, menerjemahkan, sebagai waduk, sebab tanpa waduk mana ada turbin. Lagi pula hulu sungai ada di Sumbar. Ada di dunia, sungai tanpa hulu?

Surat itu dibuat oleh Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr Dr Moch Ardan. Ditujukan ke GM PLN. Surat itu bernomor 973/2164/Keuda dan isinya langsung memicu konflik ada pada point 3.a : DAS, hulu dan hilir dapat dipadang sebagai satu kesatuan sumber daya air, tetapi dalam konteks perpajakan, titik pajaknya adalah titik dimana air tersebut dimanfaatkan.

Selama ini pajak waduk PLTA itu, dibayarkan kepada Riau dan Sumbar, karena waduk memang berada di dua wilayah provinsi itu. Waduk dibangun dengan menengelamkan 11 nagari di Sumbar ( 2) dan Riau (8).

Anggota DPR-RI Andre Rosiade, menyebutkan, ia juga telah bicara dengan Dirut PLN Zulkifli Zaini. Ia minta pada PLN untuk “tidak membayarkan apapun, sebelum masalah selesai.”

“Malu saya ada pejabat dengan sebuah tanda-tangan, merobek kedamaian dua provinsi yang satu sama lain bersaudara. Selain malu, sebenarnya juga marah,”kata dia.

Andre mendesak, Ketua DPRD Sumbar, Supardi untuk membuat surat protes dan segera menemui Mendagri Tito Karnavian.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mempertanyakan hilangnya hak Sumbar PAP waduk Koto Panjang kepada direksi PT PLN. Setelah mengumpulkan masukan dan aspirasi tokoh, Sumbar sangat dirugikan dengan keputusan tersebut.

“Kami sudah banyak dapat masukan dan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Sumbar. Apalagi terkait ‘hilangnya’ dua nagari untuk pembuatan waduk tersebut. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat Sumbar,” kata ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu, Minggu (2/8).

Andre menyebutkan, Senin (9/8) dia akan mempertanyakan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan direksi PLN. Dia akan berjuang maksimal agar Sumbar jangan sampai kehilangan haknya.

“Kami akan berjuang secara resmi melalui DPR RI. Agar masalah ini cepat selesai dan tuntas,” kata Andre Rosiade.

Sebelumnya PAP dari PT PLN Rp3,4 miliar, dibagi dua untuk Riau dan Sumbar. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri membuat pajak itu semuanya masuk ke Riau.

Anggota DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung. Anggota dewan, Nurnas di berbagai media yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin Afrizal, menyimpulkan, DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang.

“Melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut,” kata Nurnas.

Atas surat Kemendagri itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berkirim surat ke Kemenagri pada 30 Juli 2020. Surat bernomor 973/912.pjk/B.Keuda-2020 diberi judul, “Sengketa Pajak”. Isinya: Di tempat mana air berada dimanfaatkan, yang dierjemahkan sebagai turbin oleh PLN, maka menurut Gubernur Sumbar, harus diterjemahkan dimana waduk itu berada. Mana bisa hanya turbin, sebab turbin bisa bergerak kalaua da air. Air bisa bekerja kalaua da waduk. Waduk itu, sebagian ada di Sumbar. Itu pasti. Surat dua halaman itu, dilengkapi dokumen lengkap.

Afrizal Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil pajak air permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri, namun ini menyangkut harga diri rakyat Sumatera Barat yang dilecehkan.

“Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar Rp1.5 miliar, namun demi khalayak umat, selalu pemprov sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari 2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi kami. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riau-lah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ketempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu” tegas Afrizal yang diaminkan oleh anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya.

Waduk Koto Panjang menenggelamkan 10 desa dan sekarang sudah dimekarkan jadi 12 desa. Desa itu terkubur dalam waduk dengan segenap fasilitasnya.

PLTA dibuat di Kampar dengan bentangan waduk. Bendungan ini, menggerakkan 3 turbin yang kesemuanya berkapasitas 114 MW. Tinggi bendungan 58 meter. Lalu perlahan tapi pasti, sebanyak 26.444 rumah tenggelam, termasuk sawah, jembatan, masjid sekolah. Kebun rakyat seluas 9.000 hektare, jalan negara 25,43 Km dan jalan prpvinsi 27,2 km.

Waduk seluas 3.337 Km2 ini, terluas di Sumatera. Danau Singkarak, hanya 107,8 Km2. Danau Toba saja, 1.130 Km2. Waduk itu telah jadi danau terluas dan kini jadi masalah baru, gara-gara surat Kemendagri yang dibuat dengan ceroboh itu.

Desa yang diteggelamkan: Di Riau, Tanjung Alai, Pulau Gadang, Pongkai, Muaro Mahat, Muaro Takus, Batu Besurat, Gunung Bungsu dan Koto Tuo. Di Sumbar, Tanjuang Balik dan Tanjuang Pauh. (laf/nrs)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top