Padang, Prokabar – Pengawasan konten digital harus menjadi perhatian serius, karena berdampak bagi kelangsungan kehidupan sosial dan politik di Sumbar. Maka pemerintah harus segera memikirkan regulasi konten ini.
Menurut akademisi Ilmu Politik Unand, Prof. Asrinaldi, propaganda, disinformasi menjadi bahan bakar dalam politik identitas. Hal ini bukan hanya masalah komunikasi saja, tetapi persoalan kualitas demokrasi dan kedewasaan politik.
“Di Sumbar, tantangannya menjadi lebih kompleks, karena ada upaya memanfaatkan identitas budaya dan agama untuk kepentingan politik, karena itu regulasi dan pengawasan konten digital mutlak dibutuhkan,” terang Prof. Asrinaldi.
Dalam diskusi politik media di era digital yang digelar KPID Sumbar, Asrinaldi juga mengingatkan pentingnya literasi media agar masyarakat mampu berpikir kritis.
Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy memaparkan tentang fenomena media dan media sosial yang mempengaruhi perubahan sosial dan politik.
Sedangkan Anggota KPID Sumbar, Yusrin Trinanda mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyebarkan hal hal positif dalam media sosial.
“Mahasiswa punya tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kedewasaan politik, karena itu mahasiswa harus cerdas memiliah informasi melalui media dan medsos, dan memberikan pencerdasan kepada masyarakat,” jelas Yusrin.
Diskusi ini dipandu oleh dosen Ilmu Politik Unand, Andri Rusta, serta diikuti oleh mahasiswa Ilmu Politik Unand. Kegiatan yang digelar pada Sabtu (27/12) di Aula KPID Sumbar diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait tanggung jawab bermedia sosial.
















