Lombok, Prokabar — Status Tanggap Darurat bencana gempa Lombok berakhir Sabtu (25/8). Selanjutnya status Lombok menjadi tahap Transisi Darurat ke Pemulihan.
Hal ini dikatakan Danrem 162/Wirabhakti selaku Satuan Tugas (Satgas) penanganan darurat bencana gempa Lombok, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat rapat evaluasi di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) gempa Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Pada sore kemarin (24/8), tugas dari Satgas lama akan berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta rekan-rekan semuanya, dari teman-teman yang bergabung selama ini. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut,” ungkap Danrem 162/Wirabhakti, Kolenel Czi Ahmad Rizal.
Dijelaskannya, sesuai PP No.21/2008 dalam konteks penanganan darurat bencana gempa Lombok Provinsi NTB artinya setelah tahap tanggap darurat selesai maka masuk ke tahap Transisi Darurat ke Pemulihan, dan masih dalam status keadaan darurat. Karena status keadaan darurat, terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
Maka Gubernur NTB mengeluarkan surat perintah bahwa Pos Komando PDB Gempa Lombok 2018 berakhir pada 25 Agustus 2018. Surat perintah ini diberikan kepada Danrem 162/Wirabhakti selaku Satgas penanganan darurat bencana gempa Lombok.
Ahmad menjelaskan bahwa penanganan gempa Lombok untuk masa rehabilitas dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Madsuni. Karena satuan ini akan lebih besar dari Satgas sebelumnya. Proyek yang cukup luas dan besar untuk masa rehabilitas dan rekonstruksi, maka dibutuhkan satuan yang sangat besar lagi.
“Kemudian Satgas dari kami juga akan bergabung dengan Kogasgabpad untuk membantu dalam penyelesaian penanganan bencana gempa,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Mayor Jenderal TNI Madsuni sekaligus sebagai panglima Kogasgabpad mengatakan bahwa gabungan terpadu merupakan gabungan yang melibatkan seluruh unsur TNI, Polri dan istansi sipil baik BNPB, BPBD, PUPR, Basarnas dan lain-lain.
“Semua itu dibawah koordinasi kita, sehingga pekerjaan kita ke depan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan cepat,” tegasnya.
Madsuni juga mengingatkan bahwa secara administrasi istilah tanggap darurat memang akan berakhir. Akan tetapi kalau masyarakat masih kesulitan berarti masih dalam keadaan darurat tidak seperti semula.
“Artinya keterlibatan kita dari pemerintah pusat maupun daerah tetap membantu masyarakat korban gempa,” jelas Mayor Jenderal dari Mabes TNI tersebut.
