Padang, Prokabar – Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 lalu, Partai Golkar memasang calon anggota legislatif (caleg) yang berpotensi meraup suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan.
Misalnya saja di daerah pemilihan (Dapil) I Sumbar, Partai Golkar mencalonkan Desri Ayunda, calon Wakil Walikota Padang yang berpasangan dengan Emzalmi. Tentu pencalonan Desri Ayunda sebagai caleg bukan tanpa alasan yang tepat. Selain dikenal sebagai seorang profesional, dia tentunya juga memiliki pemilih potensial yang dinilai akan mampu meraup suara.
Desri Ayunda, sebagai seorang profesional yang lama berkecimpung di BUMN, dia akan konsen di bidang ekonomi yang menjadi keahliannya. Dia menilai saat ini perlu ada pemikiran untuk memulihkan perekonomian masyarakat khususnya di Kata Padang.
Dikatakan, saat ini, menurut catatannya hampir 26 persen warga Kota Padang berada dalam garis kemiskinan. “Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kota dalam mengatasinya,” katanya.,
Dia mengatakan, dalam menanggulangi kemiskinan itu, upaya utama yang perlu dilakukan adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga warga kota mempunyai kesempatan kerja untuk memperbaiki perekonomiannya,” kata mantan Dirut Igasar (anak perusahaan PT Semen Padang) itu.
Oleh karena itu, katanya, otomatis proyek yang yang perlu dipikirkan pemerintah adalah proyek padat karya. “Kalau dengan proyek ini, mudah-mudahan persoalan yang dihadapi itu bisa teratasi,” katanya.
Semua itu, lanjutnya tentu tidak bisa lepas dari peran semua pemangku kepentingan terutama kepala daerah.
Selain itu, dia juga melihat, selama ini ketakutan investor masuk ke Kota Padang khususnya, Sumbar secara umum adalah persoalan tanah ulayat. Padahal, kalau menurut Desri, persoalan tanah ini adalah salah satu keunggulan komperatif orang Minang.
“Karena apa? Ya silahkan investor datang ke Sumatera Barat, ini kami punya tanah ulayat yang bisa dipakai. Jadi mereka tidak perlu memikirkan tanah. Cukup bekerjasama dengan kita. Berikan saham, sekian persen untuk ulayat. Nanti itulah deviden yang akan dikeluarkan,” katanya.
Mudah-mudahan dari deviden atas pemanfaatan tanah ulayat tersebut dapat dibentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Nagari yang dapat dikembangkan untuk kepentingan anak nagari.
“Saya melihat persoalan tanah ulayat ini adalah peluang yang cukup menggiurkan untuk menarik investor. Namun tentunya pemanfaatan tanah ulayat harus sesuai dengan aturan adat,” ujarnya.
Disinilah, katanya perlu seluruh pemangku, mulai dari ninik mamak, cerdik pandai, DPRD, kepala daerah dan lainnya untuk duduk bersama membicarakannya sehingga tanah ulayat ini tidak menjadi momok bagi investor datang ke Padang.
Terkait dengan pencalonnya di DPRD Sumbar, dia mengatakan, dirinya sudah komit untuk mengabdi bagi daerah ini, khususnya Kota Padang. “Pengabadian itu bukan hanya bisa dilakukan di eksekutif, tapi di legislatif pun, kita juga bisa berbuat untuk negeri ini,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini, dirinya akan menjemput kembali jaringan yang telah terbentuk saat Pilkada lalu.
“Kita melakukan sosialiasi kepada seluruh relawan Emzalmi-Desri dan juga Relawan De-je. Mudah-mudahan masih tetap komit mendukung kita untuk mengabdi di DPRD Sumbar, pungkasnya.(mbb)
