Jakarta, Prokabar – Sejumlah eksportir produk hortikultura di Tanah Air, angkat bicara soal rencana Kementan akan melakukan impor jagung. Mereka menilai, langkah Mentan sudah tepat sebagai alat kontrol dan stabilitas harga.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan impor jagung yang dilakukan pemerintah di tengah surplus komoditas pangan itu.
Impor yang akan dibuka hanya berkisar 50 ribu ton hingga 100 ribu ton, atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 2014 hingga 2016.
“Kalau dibandingkan 2014, angka impor jagung malah hampir 4 jutaan ton dalam setahun. Sampai Rp10 triliun itu,” kata Muhammad Bayu Vesky, eksportir hortikuktura jenis manggis, dalam sebuah diskusi, Sabtu (10/11)
Angka impor jagung sendiri, sejatinya terus menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Mentan Andi Amran Sulaiman.
Pada 2015, Pemerintah membuka keran impor jagung namun dengan volume berkurang menjadi 2 juta ton.
Lalu, penurunan volume impor kembali berkurang pada 2016 di mana hanya menjadi 900 ribu ton. “Pada 2017, Pemerintah sudah stop impor. Tahun 2018, malah Indonesia ekspor jagung 370 ribu ton,” urai Muhammad Bayu Vesky.
Dia heran, kadang publik mau ribut begitu kran impor produk jagung dibuka walau hitungan sedikit. Sementara, saat keberhasilan Pemerintah melakukan ekspor, ini kerap didiam diamkan.
“Harusnya objektif saja, kinerja Mentan yang bersih, anti korupsi, banjir prestasi dan membuka sederet kran ekspor produk horti, seakan akan dilupakan begitu saja saat ada rencana impor jagung yang hitungannya juga tidak banyak,” sebut Muhammad Bayu Vesky, Direktur Kerjasama Antar Lembaga PT Bumi Alam Sumatera.
Sebelumnya, Menteri Amran menyinggung munculnya pertanyaan mengapa harus impor jagung 50-100 ribu ton, jika Indonesia bisa ekspor dan produksi jagung masih dinyatakan surplus 13 juta ton.
“Artinya masih surplus kan. Masih berprestasi petani kita, tolong hargai petani Indonesia. Kalau tidak mau hargai saya, enggak masalah. Itu saudara kita sendiri yang berproduksi,” katanya.
Ia juga menyampaikan, impor 50 ribu ton tersebut juga tak ada artinya. Menurutnya, impor jagung yang dilakukan sebagai alat kontrol dan stabilitas harga. Nantinya jagung impor ini akan disimpan di Bulog jika harga jagung turun.
“Nah 50 ribu ton ini tidak ada artinya sangat kecil dan ini sebagai alat kontrol saja. Nanti petani jagung marah lagi. Itu nanti disimpan Bulog. Kalau harga turun ini tidak akan keluar. Dan sebentar kita panen raya lagi. Ini sebagai kontrol saja,” katanya.
Ia pun menjelaskan, kebijakan impor ini untuk melindungi para peternak. Sebab, para pengusaha besar yang seharusnya mengimpor 200 ribu gandum untuk pakan ternak tak terealisasikan karena harga dolar yang naik.
Dengan tak adanya impor gandum untuk pakan ternak, maka para pengusaha ini menyerap jagung para peternak kecil yang membuat mereka tak kebagian jagung untuk pakan ternak.
“Peternak kita hanya bisa menggunakan jagung tapi peternak besar di mix gandum pakan ternak dan jagung. Ada 200 ribu tapi tidak dilakukan impor gandum. Kemudian peternak kecil turun, kami turun apa yang terjadi sedangkan kita hitung ini lebih. Ternyata ada 200 ribu ton tidak direalisasikan dan kita tidak ingin peternak kecil ini menderita. Ini membeli pakan yang mahal,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan harga jagung saat ini memang tergolong mahal. Impor diperlukan untuk menurunkan harga jagung ke level Rp4.000/kg. Adapun pantauan Satgas Pangan, harga jagung di pasar bisa mencapai Rp5.200-5.300/kg. (vbm)
