Padang, Prokabar – Komunitas Siaga Bencana Kota Padang menilai, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah soal mitigasi bencana gempa dan tsunami di Sumatera Barat (Sumbar) yang harus diselesaikan.
Direktur Eksekutif Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi melihat, selama ini pemerintah daerah selalu mengklaim kesiapsiagaan bencana dengan mitigasi di Sumbar telah dilakukan dan masyarakat telah paham apa yang akan mereka lakukan jika terjadi gempa dan tsunami.
Namun, kenyataan dilapangan jauh berbeda dengan klaim tersebut. Masyarakat banyak yang belum paham soal kesiapsiagaan bencana.
“Soal mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami ini, pemerintah jangan memberikan rasa aman palsu kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (1/10).
Dilanjutkannya, 10 tahun gempa Padang tidak banyak yang dilakukan pemerintah soal kesiapsiagaan bencana terhadap masyarakat. Dia mengakui pemerintah telah melakukan upaya namun belum maksimal.
“Saya akui program dan anggaran tersedia, pembangunan juga dilakukan, tapi coba tanya masyarakat pinggir pantai di Padang saja dulu, apakah mereka tahu kemana akan lari saat terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami. Kemudian apakah mereka tahu mana gedung yang bisa dijadikan untuk menyelamatkan diri. Jawaban tidak,” tegasnya.
Ia menilai, banyak program pemerintah tidak menyentuh langsung kepada masyarakat dan tidak berkelanjutan. Padahal bencana bisa datang kapan saja, hal itu berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat yang cepat lupa soal mitigasi bencana.
“Jangan yang jauh-jauh dulu, simulasi bencana di kantor gubernur Sumbar saja, berapa yang ikut? Bagaimana kedulian mereka kalangan terdidik? kurang. Belum lagi nanti masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, Patra menekankan, sosialisasi dari pemerintah melalui BPBD tidak hanya bagi kalangan tertentu atau pada warga zona merah saja. Mereka yang tinggal di zona hijau juga harus diprioritaskan.
“Kota Padang contohnya, mereka yang tinggal di zona hujan aman, tidak. Mereka belanja ke Pasar Raya dan kegiatan lain mereka berada di zona merah. Lihatlah gedung pemerintah, pusat perbelanjaan dan aktivitas pendidikan berada di zona merah. Jadi sosialisasi harus menyeluruh dan secara terus menerus,” terangnya.
Selain itu, pemerintah daerah harus punya alternatif rencana evakuasi. Sebab saat ini kebanyakan sekolah di Padang hanya berpatokan pada shelter. Namun jika shelter roboh kemana mereka akan lari.
“Apa rencana evakuasi selanjutnya, banyak kami temukan sekolah yang sudah punya shelter, tapi mereka tidak punya rencana evakuasi lanjutan. Pemerintah harus hadir disini,” tegasnya.
Terakhir, pemerintah daerah juga harus mengawasi pembangunan di zona merah serta kelayakan bangunan aman gempa sebagai bentuk mitigasi bencana. “Harus menyeluruh diawasi, mulai dari masyarakat hingga bangunannya,” tukasnya. (*/mbb)
