PADANG, PROKABAR—Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, membantah bahwa lembaganya berpihak kepada salah satu calon gubernur dan wakil gubernur. Bantahan itu berkaitan dengan adanya laporan masyarakat kepada Bawaslu tentang baliho dan spanduk yang dibuatkan KPU Sumbar.
Yanuk menjelaskan bahwa pertimbangan untuk menggabungkan desain materi alat peraga kampanye (APK) dari semua pasangan calon (paslon) menjadi satu dalam billboard dan videotron adalah pertimbangan kesetaraan. Pertimbangan lainnya adalah agar adil bagi tiap paslon.
“Jika desain tidak digabungkan atau dibuat secara terpisah, akan menimbulkan ketidakadilan bagi paslon. Itu dilakukan KPU Sumbar karena tidak ada satu pun media pemasangan di satu tempat yang dapat mengakomodir empat paslon secara terpisah karena keterbatasan tempat,” ujarnya.
Sebelum baliho atau lainnya dicetak, kata Yanuk, KPU Sumbar menanyakan kembali kepada paslon melalui liason officer apakah masih ada perubahan atau koreksi lainnya agar tidak terjadi polemik ketika baliho terpasang.
“Semua desain tanda gambar kampanye kita serahkan pada masing-masing paslon. Setelah itu, kita berikan contoh desain yang telah disandingkan kepada masing-masing paslon untuk dikoreksi kembali. Setelah mereka setujui, baru kami cetak. Jadi, bukan kami yang mendesign,” tutur Yanuk.
Komisioner KPU Sumbar lainnya, Gebril Daulai, menambahkan bahwa masyarakat perlu tahu bahwa KPU tidak pernah melakukan intervensi kepada paslon mana pun dalam mendesain tanda gambar kampanye mereka. Kalau ada yang mengatakan KPU Sumbar berpihak kepada paslon tertentu, itu karena mereka tidak paham mekanisme pembuatan baliho dan spanduk paslon.
“Sebelum kami cetak, kami tanya berulang-ulang kepada paslon. Jadi, gak ada tujuan untuk memenangkan atau mendiskreditkan calon tertentu. Masyarakat harus tahu sehingga masyarakat tidak menerima informasi salah tentang hal tersebut,” ucap Gebril.
Sampai saat ini, kata Gebril, tidak ada paslon yang melakukan protes terhadap baliho yang sudah disepakati dan didesain oleh paslon.
Berkaitan dengan laporan masyarakat yang melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu, Gebril mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan keterangan jika diminta.
“Kita siap memberikan keterangan nantinya, jika diminta berkaitan dengan laporan tersebut,” kata Gebril. (*)
