Tanah Datar, Prokabar – Akibat dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tahun anggaran 2019 yang terlambat cair, berdampak kepada dana Nagari Salimpaung mengalami Silpa mencapai Rp1,61 Miliar atau mendekati 50 persen.
Hal ini disampaikan Wali Nagari Salimpaung Marjohan di hadapan anggota DPRD Tanah Datar dan anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dalam Musrenbang Nagari Salimpaung di Aula Kantor Wali Nagari setempat, Rabu (12/2).
Dana yang masuk ke Nagari Salimpaung Rp3,23 Miliar lebih dan hanya berhasil direalisasikan sekitar Rp1.62 Miliar, sehingga terdapat Silpa sekitar Rp1.61 Miliar. Dari jumlah Silpa tersebut yang terbesar berasal dari Dana BKBK sebesar Rp1,42 Miliar lebih.
“Kita berharap Silpa berupa dana BKBK ini dapat dicairkan pada tahun anggaran 2020, terutama untuk kelanjutan pembangunan di Nagari Salimpaung,” kata Wali Nagari Marjohan.
Ketua Tim II Muarenbang Tanah Datar Ermon Revlin dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Nagari Salimpaung yang telah membantu menyukseskan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tanah Datar yang akan berakhir tahun 2021 mendatang.
“Untuk pembangunan nagari kedepan, pihak nagari perlu berkomunikasi dengan bapak-bapak kita di DPRD Tanah Datar dan anggota DPRD Propinsi Sumbar,” kata Ermon Revlin.
Sementara Anggota DPRD Tanah Datar Yelpa Majurin dalam kesempatan itu mengatakan, jalan provnsi maupun drainase di jalur Batusangkar Baso dan Piladang hendaknya dapat lebih baik. Paslanya, keluhan masyarakat akan kondisi ruas jalan tersebut sudah didengar lansung oleh anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt.Intan Bano ynag hadir dalam kesempatan tersebut.
Juga hadir dalam kesempatan anggota DPRD Tanah Datar Khairul Abdi, Surva Hutri, Azwar Rabain, Nurhamdi Zahari, Porkopimca Salimpaung dan undangan lainnya.(eym)
