Padang, Prokabar — Sidang dugaan kerusakkan mangrove di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Padang.
Dalam persidangan, Saksi Adi Yunir menyampaikan, kawasan yang dikelola terdakwa tidak harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Kewenangan pengelolaannya ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, bukan pemerintah kabupaten. Hal itu sesuai dengan Undang-undang (UU) 23 tahun 2014 tentang Kehutanan.
“Saat kegiatan berjalan, ada teguran dari Kesatuan Pengelola Kawasan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan Sumbar,” ungkap saksi fakta, Adi Yunir di saat ditanyai hakim di Padang, Rabu (4/12).
Saksi juga mengatakan, KPHL menyarankan agar terdakwa mendatangi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, untuk mencarikan solusinya. Sebab, terdakwa tidak tau jika lahan yang dibeli kepada masyarakat masuk kawasan hutan.
Dari hasil koordinasi, Dinas Kehutanan menyarankan membentuk kemitraan sebagai jalan keluarnya. Kemitraan diatur dalam Peraturan Menteri tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
Namun, tidak bisa atas nama pribadi, harus dalam bentuk badan usaha. Atas saran itu, terdakwa membuat badan usaha CV Semesta Mandeh sebagai resolusi konflik atas kegiatan yang sudah terlanjur kawasan hutan lindung.
Kemudian hakim bertanya, apakah disetujui? Saksi menjawab, iya. Dinas Kehutanan Provinsi menyetujui kemitraan itu pada Juli 2017, sebelum persoalan muncul.
“Namanya kemitraan sosial. Jadi, belum perlu dokumen lingkungan seperti UKLUPL,” sebut saksi.
Ketika ditanyai Hakim, apakah Dinas Kehutanan pernah datang ke lokasi setelah proposal kemitraan diajukan, saksi menjawab pernah. Bahkan, sebelum dan sesudah proposal diajukan.
Setelah itu, Dinas Kehutanan menyurati Bupati Pesisir Selatan untuk membicarakan tentang apa saja yang menjadi hak daerah seperti pajak dan retribusi lainnya.
Sebab, dilokasi itu akan dibangun destinasi wisata berbasis lingkungan yang melibatkan masyarakat sekitar di lahan seluas 532 Hektare, dari yang semula 6 Hektare. Bahkan, seperti Taman Buah Mekar Sari.
Namun, surat itu tidak pernah dibalas bupati. Kemudian tiba-tiba Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Pessel melaporkan terdakwa ke Kementrian KLHK.
Hakim kembali bertanya, apakah saksi tau di lokasi itu ada olo? Saksi menjawab tau, tapi itu seperti sungai kecil, dengan panjang sekitar 25-30 Meter dan lebar 6 Meter.
Sedangkan saksi lainnya, Efrinaldi sebagai Direktur CV Semesta Mandeh membenarkan, sesungguhnya pembuatan badan usaha itu sebagai resolusi atas kegiatan yang terlanjur di kawasan hutan lindung.
“Itu sesuai saran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tapi di luar kewenangan Pemkab Pessel melalui Dinas Lingkungan Hidup yang mempermasalahkan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Penasehat Hukum Terdakwa Vino Oktavia menegaskan, sesuai dengan fakta persidangan, kasus yang dituduhkan kliennya, murni politis.
Sebab, secara kewenangan, pengelolaan kawasan hutan lindung bukan berada di kabupaten, tapi di provinsi. “Jadi wajar, kalau terdakwa mengurus izin ke provinsi. Justeru salah jika ke kabupaten,” jelasnya.
Lebih dari itu, plang peringatan yang dipasang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di lahan terdakwa juga menyalahi kewenangan.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Gustiarso. Sidang dimulai pada pukul 10.15 WIB dan selesai 12.45 WIB.
Sidang kembali dilanjutkan pada Kamis, 5 Desember 2019, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa. (min)
