Jakarta, Prokabar – Sidang Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), antara PAN dan PDIP dimulai pada kamis (11/7). Agenda sidang adalah pemeriksaan pendahuluan perkara 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Perkara ini termasuk pada panel 3 dipimpin oleh hakim I Gede Dewa Palguna dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.
Pihak Pemohon diwakili oleh kuasanya Alvon Kurnia Palma dan Tanda Perdamaian Nasution.
Yang hadir dari Termohon adalah kuasanya Imam Munandar. Dari pihak Bawaslu hadir Nurhayetti, Alni dan Komisioner Bawaslu Pusat Rahmat Bagja.
Sedangkan dari Pihak Terkait (DPP PAN) hadir kuasanya Miko Kamal, Adi Suhendra Ritonga, dan Muhammad Taufik.
Agenda sidang adalah pembacaan Permohonan. Pada persidangan tersebut, Pemohon melakukan beberapa perubahan dari substansi dari Permohonannnya.
Pada saat Pemohon membacakan Permohonan, pengacara Pihak Terkait Miko Kamal dan Pengacara KPU Imam Munandar mengajukan keberatan atas perubahan yang dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon. Miko Kamal keberatan karena perubahan yang dilakukan oleh Pemohon sudah menyangkut pokok perkara, dan dengan hukum acara kesempatan memperbaiki sudah berakhir pada tanggal 31 Mei 2019.
Menanggapi keberatan Miko Kamal dan Imam Munandar, ketua Majelis berpendapat agar keberatan disampaikan pada saat menjawab atau memberikan keterangan.
Majelis hakim menunda persidangan sampai hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 8.00 dengan agenda pembacaan Jawaban atau Keterangan.
Sementara untuk perbaikan Jawaban/Keterangan diberikan waktu sampai Senin 15/7/2019, pukul 12.00 WIB. (rls)
