Padang, Prokabar – Masyarakat Katolik di Kota Padang kembali menyuarakan aspirasi mereka yang telah lama tertunda dalam sebuah pertemuan dengan Calon Walikota Padang, Fadly Amran. Dalam pertemuan yang diadakan pada Senin (19/8) ini, berbagai isu penting yang menyangkut kehidupan spiritual dan sosial komunitas Katolik dibahas dengan serius.
Salah satu topik utama yang menjadi sorotan adalah gangguan akses peribadatan akibat pelaksanaan Car Free Day. Frans, salah satu perwakilan masyarakat, mengungkapkan keprihatinannya bahwa agenda Car Free Day yang diadakan secara rutin telah mengganggu akses umat Katolik menuju gereja, terutama pada hari-hari besar keagamaan.
“Ini bukan hanya tentang transportasi, tetapi tentang hak dasar untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa hambatan,” tegas Frans.
Pernyataan ini menyoroti perlunya solusi konkret dari pemerintah untuk memastikan aksesibilitas yang adil bagi semua kelompok masyarakat tanpa mengganggu hak-hak mereka.
Selain itu, Mewa, seorang tokoh masyarakat lainnya, menyuarakan keluhan terkait perizinan pendirian rumah ibadah yang dirasa terlalu rumit dan memberatkan.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan spiritual tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
“Rumah ibadah adalah pusat spiritual bagi umat, dan seharusnya proses perizinannya menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Mewa.
Kebutuhan akan guru agama Katolik juga menjadi isu mendesak yang diangkat dalam pertemuan ini.
Kekurangan tenaga pendidik di bidang agama Katolik dirasakan sangat memprihatinkan, terutama di sekolah-sekolah yang memiliki murid-murid Katolik.
Perwakilan komunitas meminta peningkatan dukungan dari pemerintah kota dalam menyediakan tenaga pengajar yang memadai.
“Pendidikan agama adalah fondasi bagi generasi muda kita. Tanpa guru yang memadai, kualitas pendidikan agama akan sangat terganggu,” ujar salah satu peserta.
Tidak hanya masalah spiritual, tetapi juga isu sosial dan infrastruktur turut dibahas. Ibu Titi, seorang warga yang aktif menyuarakan isu-isu sosial, mengungkapkan kekhawatiran tentang tingginya kasus stunting di pinggiran kota yang hingga saat ini belum tertangani secara serius.
Ia juga menyoroti masalah pemeliharaan Pantai Padang yang dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Stunting adalah masalah yang bisa berdampak jangka panjang pada generasi mendatang. Ini bukan hanya tentang gizi, tapi juga tentang masa depan kota ini,” ungkap Ibu Titi.
Menanggapi semua aspirasi tersebut, Fadly Amran berpasangan dengan Maigus Nasir, yang mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang, memberikan tanggapannya.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperhatikan setiap aspek yang disampaikan oleh komunitas Katolik tersebut.
“Jika memang ada masalah dalam perizinan, kita harus mencari solusi yang adil dan cepat,” ujar Fadly Amran.
Lebih lanjut, ia juga menyatakan akan memastikan keadilan di tingkat RW/RT dalam mendistribusikan guru agama Katolik dan berjanji akan segera menambah jumlah tenaga pendidik yang diperlukan.
“Pendidikan adalah pilar penting untuk membangun masyarakat yang berkarakter,” tegasnya.
Tidak ketinggalan, Fadly Amran juga menyampaikan komitmennya untuk menangani masalah sosial dan infrastruktur, termasuk stunting dan pemeliharaan Pantai Padang.
“Pantai Padang adalah ikon kota ini, dan kita harus memastikan bahwa ia terjaga dengan baik untuk generasi mendatang,” kata Fadly.
Ia menekankan pentingnya kebijakan kota yang inklusif dan responsif terhadap semua kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat Katolik.
Dengan janji perubahan yang disampaikan oleh Fadly Amran, masyarakat Katolik Kota Padang kini menaruh harapan besar pada pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan mereka.
Aspirasi yang telah disuarakan dengan lantang diharapkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menciptakan Kota Padang yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua. (*)
