Pasaman, Prokabar — Politik uang itu seperti kentut. Berbaun, namun tak berwujud. Bila sudah terbaun, jangan ditanya siapa tukang kentutnya, sebab, teramat susah bila ingin membuktikan.
“Begitulah kira-kira politik uang ini. Tidak ada habis-habisnya. Setiap ada Pemilu, pasti ada politik uang. Mustahil untuk diberantas, namun saya yakin ini bisa dikurangi,” kata Vifner, Komisioner Bawaslu Sumbar dalam sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 Pasaman bersama para wali nagari se Pasaman, tokoh adat dan awak media, di Lubuk Sikaping, Senin (9/12).
Dijelaskan Vifner, perihal Pemilu, tidak saja politik uang menjadi permasalahan. Masih terdapat sekelumit masalah lainnya. Salah satunya yang kerap terjadi ialah terjerumusnya para wali nagari untuk terjun berpolitik.
“Ini banyak terjadi. Secara aturan wali nagari dilarang mengkampanyekan seorang caleg atau pasangan calon. Namun ini ditabrak. Saya menyadari, walinagari, apalagi dalam Pilkada, seperti makan buah simalakama. Kalau tidak ikut sebagai tim sukses atau mengkampanyekan, petak geraman pimpipinan, terbelalak matanya. Apalagi pimpinannya kembali maju jadi calon. Kalau ikut, penjara menanti, seperti salah satu wali nagari di Pariaman,” kata Vifner didampingi Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juiti bersama para komisionernya, Kristiani dan Mesrawati.
Atas keadaan ini, Vifner meminta para wali yang hadir dalam kegiatan itu, untuk mengambil jurus jitu bila dihadapkan posisi sulit tersebut.
“Pertama sekali, jangan mau menyatakan dukungan di kalayak umum, berfoto dengan simbol tertentu yang mengarah pada calon dan jangan ikut berkampanye. Bila calon memaksa, selengah saja,” jelas Vifner.
Terpenting sekali kata Vifner ialah, para wali membuang jauh-jauh rasa harapan atau mengharapkan sesuatu di balik sebuah dukungan. “Wali punya hak pilih. Otomatis, tentu ada sosok calon yang dipilih. Jangan ada embel-embel pengharapan dari hak pilih ini. Cukup gunakan saja. Kalau sudah ada pula pengharapan, inilah yang membuat hancurnya mental masyarakat,” jelas Vifner.
Pada dasarnya, masyarakat di nagari, secara tidak langsung panutan mereka adalah wali nagarinya. Bila mereka melihat ada pengharapan atau gelagat tidak baik dari wali atas seorang calon, maka yang terjadi, masyarakatnya kebingungan. Hingga akhirnya mereka terjerumus pada lingkaran politik uang.
“Inilah lingkaran setan politik uang itu. Masyarakat hilang panutan, tidak lagi mempedulikan ketokohan calon dan segudang jasa atau visi misi yang dibawanya. Masyarakat pesimis, dalam benak mereka, siapapun pemimpin atau perwakilan rakyat, mereka dan kampungnya bakal begitu-begitu saja. Ini pola pikir yang salah, di tangan pak walilah rantai pemikiran ini harus diputus. Memang susah, sebab pola pikir ini sudah jadi kebiasaan. Tapi percayalah, bila wali mau mengkampanyekan tolah politik uang dan kedepankan lirikannya pada visi dan misi calon, saya jamin masyarakat di nagarinya bakal maju,” tukas Vifner. (Ola)
