Sepanjang 2019, Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Meningkat 50 Persen

Penulis -

Selasa, 17 Desember 2019 - 23:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaporkan kepada Ombudsman perwakilan Sumatera Barat mengalami peningkatan cukup signifikan pada 2019 dengan kenaikan mencapai 50 persen dibandingkan 2018.

“Pada 2019 laporan yang masuk mencapai 488, sementara 2018 hanya masuk 332 laporan,” kata Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani, Selasa.

Menurut dia meningkatnya pengaduan bukan berarti pelayanan publik pada instansi pemerintah buruk namun bisa jadi kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas meningkat.

Artinya masyarakat kian kritis dan berani melaporkan ketimpangan yang ditemukan, kata dia.

Ia merinci substansi laporan yang paling banyak dilaporkan setelah dilakukan verifikasi adalah bidang pendidikan sebanyak 54 laporan, kepegawaian 46 laporan, agraria/pertanahan 40 laporan dan kepolisian 28 laporan.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Untuk laporan bidang pendidikan lebih banyak seputar pungutan liar di sekolah, penerimaan siswa baru hingga yang terbaru adalah kasus perundungan oleh oknum guru terhadap murid, ujarnya.

Sementara terkait kepegawaian dominan terkait dengan penerimaan CPNS, mutasi pegawai dan salah satu kasus yang menonjol adalah pembatalan kelulusan dr Romi sebagai PNS karena berstatus penyandang disabilitas.

Kemudian terkait dengan pertanahan terkait dengan sengketa lahan, alas hak dan proses sertifikat.

Baca Juga :  Fadly Amran Buka Promoting Rise di PNP, Dorong Kolaborasi Teknologi Kendaraan Listrik

Sedangkan kepolisian terkait dengan tindak lanjut laporan SPKT dan pengurusan SIM

Ia memaparkan lima besar dugaan maladministrasi yang ditemukan yaitu tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, permintaan uang dan barang, serta penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah, kepolisian, BPN, Kementerian/pemerintah pusat serta BUMN dan BUMD.

Daerah yang paling banyak dilaporkan adalah Padang 176 laporan, Agam 12 laporan, Pesisir Selatan 10 laporan, Bukittinggi 10 laporan, Kota Solok 8 laporan dan Padang Pariaman delapan laporan.

Terkait dengan laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 85 masih dalam proses dan 182 laporan telah diselesaikan.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Ia mengakui peningkatan jumlah laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat belum sebanding dengan jumlah SDM yang melakukan pemeriksaan laporan.

Selain menerima pengaduan sebagai upaya pencegahan pihaknya berkoordinasi dengan instansi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat serta melakukan kajian cepat.

Kami juga melakukan inspeksi mendadak ke mall pelayanan publik, imigrasi, samsat, lembaga pemasyarakatan, sidak Lebaran, sidak harga pasar saat Ramadhan dan jelang Lebaran.

Kemudian juga menggelar kegiatan Ombudsman goes to School, Ombudsman goes to Campus dan Survei Kepatuhan / Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.(*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Perkuat Dukungan Hukum dan Pengamanan Aset melalui PKS dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi
KAI Divre II Sumbar Bersama BRI Dorong UMK Mitra Binaan Naik Kelas dan Berdaya Saing
Fadly Amran Tinjau Pembangunan SDN 01 Pasar Laban, Minta Percepat dan Bangun Tanggul
Kabut Asap Memburuk, Disdikbud Padang Terapkan PJJ untuk PAUD, SD, dan SMP
Fadly Amran Buka Promoting Rise di PNP, Dorong Kolaborasi Teknologi Kendaraan Listrik
Atlet Voli Porprov XVI Sumbar Berpeluang Tampil di Proliga 2027
Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:42 WIB

KAI Divre II Sumbar Perkuat Dukungan Hukum dan Pengamanan Aset melalui PKS dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:30 WIB

KAI Divre II Sumbar Bersama BRI Dorong UMK Mitra Binaan Naik Kelas dan Berdaya Saing

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:17 WIB

Fadly Amran Tinjau Pembangunan SDN 01 Pasar Laban, Minta Percepat dan Bangun Tanggul

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Kabut Asap Memburuk, Disdikbud Padang Terapkan PJJ untuk PAUD, SD, dan SMP

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:18 WIB

Fadly Amran Buka Promoting Rise di PNP, Dorong Kolaborasi Teknologi Kendaraan Listrik

Berita Terbaru