Tanah Datar, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dewan Pers menggelar seminar literasi media dengan tema “Membedakan Media Profesional dengan Media Abal-Abal di Kabupaten Tanah Datar” di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar Senin, (12/).
Seminar diikuti Camat se Tanah Datar, Wali Nagari se Tanah Datar, Kepala OPD dan sejumlah wartawan di Kabupaten Tanah Datar, dan tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dewan Pers yang telah memprakarsai seminar literasi media.
Melalui seminar literasi media ini diharapkan memberikan pemahaman dan membatu peserta ataupun dalam mengenali mana media yang profesional mana yang abal-abal.
“Ini kesempatan bagi kita mempelajari dan mengetahui media mana, dan ini sangat penting diketahui di masyarakat di Tanah Datar,” kata Wabup.
Terkait dengan profesi pers kata Wabup, negeri ini juga dihasilkan oleh produk pers, tidak saja saat reformasi dan setelahnya, jauh sebelumnya pers sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan bangsa.
Pers sebagai sebuah profesi adalah profesi yang sangat mulia, tapi justru dirusak oleh orang-orang yang mengaku jadi media.
“InsyaAllah di Tanah Datar antara Pers dengan pejabat pemerintah berjalan dengan baik, namun perlu peningkatan sinergitas lagi dalam promosi daerah,” kata Wabup.
Sebelumnya Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Azyumardi Azzra mengucapkan terimakasih pada Pemkab Tanah Datar yang telah memfasilitasi acara Dewan Pers ini.
Bagi Dewan Pers, kegiatan seminar literasi sangat penting karena menjadi prioritas dalam membangun Negara Indonesia yang merdeka dan sehat informasi.
“Juga menyikapi maraknya peredaran media sosial hingga muncul media yang tidak memiliki kredibilitas yang disebut media abal-abal, media yang tidak ada badan hukumnya,” katanya.
Prof Azzra menjelaskan orang-orang yang berada di media abal tersebut, memiliki gaya dengan sering melakukan tindakan yang tidak terpuji, menakut-nakuti, mengancam dan mengajak damai yang ada kasusnya.
“Kita berharap melalui kegiatan ini baik instasi pemerintah, polri juga TNI agar menerima jurnalis yang betul terverifikasi medianya, dan memiliki badan hukum pers, verifikasi administrasi ataupun faktual,” harapnya.
“Ini juga membangun Negara Indonesia yang bertanggung jawab, sehat. Ibu bapak ini adalah front terdepan dalam memberikan sosialisasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini,” pungkasnya. (eym)
