Selamatkan Pesisir Selatan, Ribuan Massa Datangi Kejari Painan

Penulis -

Rabu, 17 Maret 2021 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Selatan, Prokabar – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam menyelamatkan Pesisir Selatan (Pessel), mengantarkan Petisi ke Kejari Painan, Rabu (18/3).

Dari pantauan Prokabar.com, puluhan ribuan masyarakat tersebut berjalan kaki dari Gor Ilyas Yakub sampai ke kantor Kejari Painan.

Ribuan masyarakat dalam aksi itu datang untuk menyerahkan petisi ke Kantor Kejari.

“Kami datang untuk menyatakan dukungan selamatkan Pesisir Selatan.”

“Masyarakat sudah memilih pak Rusma Yul Anwar.”

“Beliau adalah tumpuan dan harapan kami untuk memimpin Pesisir Selatan,” kata Orator Aksi, Bambang Suryanto.

Baca Prokabar.com

Seluruh masyarakat yang tergabung dalam dukungan petisi ini datang dengan niat hati yang tulus.

Mereka menggelar aksi jalan kaki dan terpantau tertib sehingga akses jalan masih terlihat lancar.

Massa tampak menggunakan masker berstempel.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Kepolisian mengawal ketat aksi para demonstran dan sudah menyiapkan mobil water canon untuk pengamanan tingkat lanjut.

Dukungan terhadap Pesisir Selatan

Bambang mengatakan Petisi ini lahir sebagai bentuk dukungan masyarakat Pesisir Seatan terhadap pemerintahan daerah yang sah.

Baca Juga Milenialisme.com

Masyarakat Pesisir Selatan sudah memberikan mandat kepada Rusma Yul Anwar dalam proses demokrasi yang sehat di Pilkada 2020.

Masyarakat sebagai pemegang daulat yang tertinggi sudah memberikan mandat pada Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah.

Pada Pilkada 2020, masyarakat Pesisir Selatan memilih kedua nama tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan 128 ribu suara.

Namun, kata dia, ada pihak yang tidak ingin roda pemerintahan Pesisir Selatan berjalan baik.

Pihak-pihak ini berupaya merusak tatanan kehidupan sosial di tengah mmasyarakat.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Upaya ini juga memberikan dampak buruk pada kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan pubik dan penyedia pembangunan.

“Upaya-upaya itu pun kini mulai merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat, ini yang kami sampaikan kepada Kejari,” tuturnya.

Masyarakat Terkotak-kotak

Masyarakat sudah mulai terkotak-kotak, fenomena itu sangat terasa di berbagai jejaring media sosial.

Caci maki dan umpatan menjadi hal biasa.

Padahal, kata dia, mereka yang mencaci maki tersebut berasa dari daera sama, Pesisir Selatan.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, masyarakat harus mengambil sikap untuk keamanan dan keutuhan daerah.

Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam nawa citanya secara jelas menyatakan membangun mulai dari pinggir.

Artinya, ulasan Bambang, Petisi Selamatkan Pesisir Selatan sudah sesuai dengan nawa cita presiden.

Poin-poin dalam Petisi adalah :

  1. Mendesak Mahkamah Agung untuk menerima Kasasi dan mengabulkan segala tuntutan Rusma Yul Anwar demi masyarakat Pesisir Selatan yang berkeadilan.
  2. Memberikan kepercayaan secara penuh pada Rusma Yul Anwar sebagai bupati untuk memimpin Pesisir Selatan sesuai Visi dan Misinya.
  3. Menegaskan pada DPRD untuk tidak menggelar kegiatan apapun terkait pemberhentian Rusma Yul Anwar sebagai bupati Pesisir Selatan.
  4. Kami meminta pada Kemendagri untuk tidak menerbitkan surat pemberhentian baik itu sementara atau permanen.
  5. Kami juga meminta Presiden Joko Widodo dan berharap agar mempertimbangkan petisi yang kami buat ini.
  6. Pada siapapun dan pihak manapun, kami menegaskan untuk tidak mengambil celah dari kondisi ini demi kepentingan pribadi dan kelompok.
Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Bambang menegaskan masyarakat yang ikut dalam petisi tidak ingin ada pihak tak bertanggungjawab memafaatkan kondisi ini.

Sehingga mereka bisa leluasa merong-rong keutuhan dan kedamaian di Pesisir Selatan.

“Kami tegaskan, kita harus hargai hasil demokrasi.”

“Kedaulatan rakyat terhadap mandatnya jangan sampai tercabut akibat ulah dari kelompok dengan kepentingan yang kecil,” tutupnya,(min)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB