Tanah Datar, Prokabar – Sekretaris Daerah Tanah Datar Irwandi mengaku jika tidak menemukan kejanggalan dalam realisasi penggunaan anggaran Covid-19 Tanah Datar. Ia mengungkapkan, telah melakukan croscek ke OPD terkait, namun tidak ditemukan seperti apa yang dilaporkan ketua Runggawa Tanah Datar ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
Irwandi menganggap laporan tersebut wajar, karena bagian dari kontrol sosial dan pengawasan masyarakat. Terlebih saat era reformasi saat ini.
“Kontrol dan dugaan dari masyarakat atau lembaga adalah bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah wajar saja di zaman demokrasi. Tim sudah cek ke OPD terkait, dan ternyata tidak ditemukan seperti yang didugakan,” tulis Irwandi saat dihubungi prokabar.com.
Meski dilaporkan ke Kejaksaan Negeri, Irwandi mengaku jika laporan tersebut merupakan hak penegak hukum.
“Laporan ke penegak hukum itu ranahnya penegak hukum, dan secara internal nanti APIP yang akan mendalaminya,” ucapnya.
Meski secara institusi ia tidak menemukan kejanggalan, namun dalam sebuah percakapan chat Whatsapp antara ketua Runggawa dengan salah seorang kepala OPD, dimana laporan realisasi keuangan yang disampaikan, bertentangan dengan apa yang direalisasikan.
Seperti realisasi untuk uang lelah personil jaga batas saja. Dalam percakapan tersebut tertulis jika OPDnya merealisasikan anggaran sebesar Rp170 juta, dan setelah adanya pemotongan pajak, didapatkan total uang lelah personil sebanyak Rp164 juta. Anggaran tersebut pun telah diserahkan kepada beberapa intansi dengan total pembayaran 18 hari kerja.
Sementara, dalam laporan tertulis jika masing masing instansi memiliki pos anggaran tersendiri dengan besaran biaya tersendiri pula.(eym)
