Padang, Prokabar – Ketika bencana datang, persoalan tidak berhenti pada evakuasi dan bantuan darurat. Jalan yang terputus, layanan kesehatan yang terganggu, sekolah yang tak dapat digunakan, aktivitas ekonomi yang terhenti, hingga kebutuhan warga yang berubah dari jam ke jam menuntut banyak pihak bergerak pada waktu yang sama.
Dalam keadaan seperti itu, kecepatan menjadi penting. Namun, kecepatan tanpa data yang sama dan koordinasi yang jelas dapat membuat penanganan berjalan sendiri-sendiri.
Persoalan itulah yang ingin dijawab Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, melalui SAPILIN, sebuah gagasan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah dengan menyatukan data, koordinasi, dan kerja lintas sektor.
SAPILIN dibangun dengan satu pemikiran dasar: menghadapi bencana tidak cukup dengan banyak pihak yang bekerja. Semua pihak harus bekerja dengan arah yang sama.
Semangat itu dirangkum dalam empat prinsip: Satu Data, Satu Koordinasi, Satu Tujuan, Satu Ketahanan.
Bagi Sumatera Barat, kebutuhan membangun sistem yang lebih terintegrasi bukan perkara pilihan. Provinsi ini hidup berdampingan dengan beragam ancaman bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga berbagai kejadian hidrometeorologi.
Bentang alam yang indah sekaligus menyimpan risiko tersebut membuat kebencanaan tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan ketika bencana sudah terjadi.
Risiko harus diperhitungkan sejak pembangunan direncanakan.
Sebab ketika satu bencana terjadi, dampaknya dapat merambat ke banyak sektor sekaligus. Kerusakan jalan dan jembatan memengaruhi distribusi logistik. Gangguan jaringan air dan listrik berdampak pada pelayanan dasar. Kerusakan lahan pertanian memengaruhi mata pencaharian. Sekolah, puskesmas, pasar, hingga pusat kegiatan ekonomi dapat ikut terdampak.
Karena itulah SAPILIN tidak diarahkan untuk membentuk struktur baru, melainkan memperkuat hubungan antarsistem dan antarlembaga yang telah ada.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah data kebencanaan yang tersebar di banyak instansi.
Setiap perangkat daerah dapat memiliki informasi sesuai kewenangannya. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki data di wilayah masing-masing. Instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai lembaga juga memegang informasi yang dibutuhkan.
Persoalannya muncul ketika semua informasi tersebut harus digunakan dalam waktu bersamaan.
Dalam keadaan darurat, pertanyaan sederhana dapat menentukan banyak hal: berapa warga yang terdampak, di mana lokasi paling membutuhkan pertolongan, jalur mana yang masih dapat dilalui, fasilitas kesehatan mana yang berfungsi, berapa sumber daya yang tersedia, dan wilayah mana yang harus ditangani terlebih dahulu.
Data yang berbeda dapat melahirkan keputusan yang berbeda pula.
Karena itu, SAPILIN mendorong penguatan Satu Data Bencana Daerah agar informasi dari berbagai sektor dapat terhubung, diperbarui, dan digunakan sebagai rujukan bersama.
Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin data. Yang lebih penting adalah memastikan orang-orang yang mengambil keputusan melihat situasi yang sama.
Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Instrumen yang telah dimiliki daerah, termasuk Dashboard Kebencanaan dan Sumbar Bangkit, diarahkan untuk semakin optimal sebagai alat bantu membaca kondisi lapangan, memetakan kebutuhan, memantau penanganan, dan melihat perkembangan pemulihan.
Namun, SAPILIN tidak berhenti pada persoalan aplikasi. Teknologi hanya akan berguna apabila sisttm kerja di belakangnya berjalan.
Karena itu, perhatian juga diberikan pada penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, termasuk Tim Reaksi Cepat dan klaster kebencanaan. Peran setiap pihak perlu semakin jelas: siapa melakukan apa, informasi disampaikan melalui jalur mana, sumber daya tersedia di mana, dan dukungan harus digerakkan ke lokasi mana.
Dengan pola tersebut, koordinasi tidak lagi dimulai ketika bencana sudah terjadi. Koordinasi dibangun sebelum keadaan darurat datang.
Cara pandang itu sekaligus menggeser penanganan bencana dari sekadar respons menuju ketahanan.
Pemerintah tidak hanya dituntut mampu bergerak cepat ketika terjadi bencana, tetapi juga memastikan risiko telah diperhitungkan dalam pembangunan. Jalan, jembatan, permukiman, sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih, kawasan ekonomi, dan berbagai infrastruktur lainnya perlu direncanakan dengan mempertimbangkan kerentanan wilayah.
Dengan kata lain, pengurangan risiko bencana harus hadir di meja perencanaan, bukan baru dibicarakan setelah kerusakan terjadi.
Pendekatan tersebut juga membuka ruang kerja yang lebih luas. Penanggulangan bencana tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah provinsi atau BPBD.
Pemerintah kabupaten dan kota, kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.
Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan keilmuan dan kajian risiko. Dunia usaha memiliki jaringan, sumber daya, serta kemampuan logistik. Media berperan memastikan informasi yang benar sampai kepada publik. Relawan menjadi penghubung penting hingga ke tingkat masyarakat.
Sementara itu, warga memiliki pengetahuanyang tidak selalu tertulis dalam laporan pemerintah. Mereka mengenali lingkungan tempat tinggalnya, mengetahui kelompok yang paling rentan, memahami jalur yang dapat digunakan ketika keadaan darurat, serta mengetahui kebutuhan yang muncul paling awal ketika bencana terjadi.
Karena itu, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan. Masyarakat adalah bagian dari ketahanan daerah.
SAPILIN pada akhirnya ingin membangun kebiasaan baru dalam menghadapi bencana: berbagi informasi lebih cepat, membaca data yang sama, mengurangi sekat antarinstansi, dan menjadikan risiko sebagai pertimbangan dalam setiap tahapan pembangunan.
Pengembangannya dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan kebijakan dan mekanisme kerja, integrasi data dan koordinasi, peningkatan kapasitas, hingga pelembagaan sistem agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sistem tersebut juga harus terus dievaluasi. Sebab pengalaman menghadapi bencana selalu membawa pelajaran baru. Kelemahan harus dapat diketahui, diperbaiki, dan tidak terus berulang pada kejadian berikutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan SAPILIN tidak diukur dari banyaknya rapat yang digelar, jumlah dokumen yang diterbitkan, ataupun aplikasi yang dibangun.
Ukurannya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih penting: apakah masyarakat lebih terlindungi.
Apakah informasi dapat diterima lebih cepat. Apakah bantuan datang ke lokasi yang benar-benar membutuhkan. Apakah layanan dasar segera pulih. Apakah keputusan pemerintah didasarkan pada gambaran keadaan yang sama. Dan apakah risiko korban serta kerugian dapat semakin ditekan.
Sumatera Barat tidak dapat memilih untuk bebas sepenuhnya dari ancaman bencana. Namun, Sumatera Barat dapat memilih untuk lebih siap, lebih terhubung, dan lebih tangguh menghadapinya.
Itulah semangat SAPILIN.
Satu Data. Satu Koordinasi. Satu Tujuan. Satu Ketahanan.
Satukan Langkah, Lindungi Kehidupan.
