Agam, Prokabar — Satu dari dua orang Aparatul Sipil Negara (ASN) Kabupaten Agam terima sanksi pidana terkait pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 lalu. Oknum ASN yang tidak disebutkan inisial tersebut mendapat sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam, Eri Effendi saat memberi materi Sosialisasi Tahapan Pemilihan dan Publikasi Hasil Pengawasan Pilkada 2020, di Hotel Sakura Syariah, Lubuk Basung, Rabu (24/2).
Satu kasus ditangani Bawaslu Agam, sementara satu orang lagi terjadi di Kota Solok dan ditangani Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu setempat.
“Berdasarkan data yang telah tercatat dugaan pelanggaran sebanyak 39 kasus. Sementara hasil terlaksana atau diproses sebanyak 20 kasus. Dan Informasi awal sebanyak 19 kasus,” ungkap Kodiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam tersebut.
Untuk pelanggaran teregister pemilih 2020, terdapat empat kategori pelanggaran. Pelanggaran pertama masalah administrasi sebanyak 1 kasus yang temuan, diteruskan ke KPU. Kedua, Pelanggaran Kode Etik dua kasus, diteruskan ke KPU dan Bawaslu Agam.
“Pelanggaran ketiga terkait Pidana Pemilihan terdapat 7 kasus yang akhirnya dihentikan pada pembahasan ke dua, oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam. Sedangkan Undang-Undang lainnya satu kasus diteruskan ke KASN,” terangnya. (rud)
