Pessel, Prokabar – Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), meminta kepada pemerintah setempat untuk menyelesaikan alokasi dana hibah pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan KPU Pessel mengatakan, penyesuaian itu sejalan dengan SE Menteri Keuangan nomor 735 tentang Standar biaya honororium Badan ad-hoc (Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemilihan 2020.
“Kemudian diperkuat dengan Surat KPU-RI nomor 2121 tanggal 28 Oktober 2019 yang ikut menegaskan kenaikkan honor ad-hoc, “ujarnya pada Prokabar.com.
Dalam SE itu, Honor PPS naik dari Rp500 ribu, menjadi Rp800 ribu dan PPK, menjadi Rp1,8 juta dari Rp1 juta di Pilkada 2015.
Untuk pelaksanaan Pilkada 2020, KPU menerima hibah dana daerah sebesar Rp31,5 miliar, dari Rp39 miliar yang diajukan. Dari besaran itu, 20 persen terserap sebanyak Rp20 miliar.
Akibatnya, sebagian kegiatan tahapan terpaksa dipangkas. Karena itu, lanjut Medo, pihaknya mengajukan penyesuaian anggaran, menjadi Rp37 miliar, atau naik sekitar Rp6,2 miliar dari sebelumnya.
Bahkan, telah dijelaskan pada dewan dalam pembahasan APBD 2020. “Mudah-mudahan terealisasi. Jika iya, maka Naskah Perjanjian Hibah Dana akan di Adendum,” ujarnya lagi.
Hingga kini, Medo mengaku belum tau soal disetujui atau tidaknya penyesuaian anggaran pelaksanaan suksesi kepala dan wakil kepala daerah Pessel 2020.
“Untuk tahapan persiapan, kami telah melakukan sosialisasi di tingkat pemerintah nagari tentang dukungan pasangan calon perseorangan (jalur independen). Kegiatan dilakukan di tiap kecamatan, “ungkapnya.
Seperti diketahui, Pessel bersama 12 daerah lainnya di Sumbar bakal menggelar Pilkada serentak antara lain Kabupaten Agam, 50 Kota, Solok Selatan. Dharmasraya, Sijunjung, Padang Pariaman.
Pasaman, Pasaman Barat, Mentawai. Kota Bukittinggi, Kota Solok serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur.(min)
