Pasaman, Prokabar — Malang nian nasib tenaga honor di Pasaman. Kerja banyak, namun hak dan honor yang diterima jauh dari kata layak.
Salah satunya, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Pasaman belum menanggung iuran BPJS mereka (honorer). Jumlahnya mencapai ribuan tenaga honor.
“Saat ini kami mencatat ada sekitar 1.600 orang tenaga honorer yang belum memperoleh anggaran untuk iuran BPJS kesehatan dari Pemkab Pasaman,” terang Kepala BPJS Kesehatan Pasaman, Syafrudin, Selasa (30/4).
Syafrudin menjelaskan, dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 seluruh pegawai pemerintah non ASN (honorer) harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan biaya yang bersumber dari APBD.
“Rincian biaya BPJS kesehatan untuk pegawai pemerintah non ASN yaitu dua persen dari gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tiga persen dari APBD setempat untuk menanggung lima orang anggota keluarga, suami, istri dan tiga orang anak. Dengan kategori kelas II,” kata Syafrudin.
Atas kondiai itu, saat ini rata-rata tenaga hononer tersebut terpaksa menggunakan BPJS kesehatan secara mandiri, kemudian PBI alias Jamkesda dan APBN.
“Kami sudah sering melakukan komunikasi, koordinasi bahkan rapat dengan Pemkab setempat untuk mengatasi masalah tersebut. Namun tak kunjung ditindaklanjuti dengan alasan keterbatasan anggaran APBD setempat. Hingga saat ini, baru tenaga honorer DPRD Pasaman yang menganggarkan iuran BPJS kesehatan tersebut. Serta instansi vertikal seperti Kemenag, KPU, KPPN, pajak, pertahahan, PN, PA, dan kejaksaan juga sudah didaftarkan,” pungkas Syafrudin. (Ola)
