Pessel, Prokabar – Pemerintah Pusat telah menaikkan iuran BPJS sehingga mengancam kepada 16 ribu penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumber.
Kenaikan tersebut Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) nomor 19 Tahun 2016, kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan berlaku bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan PBI.
Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Pessel, Vera Kornita mengungkapkan, ancaman itu berupa pemangkasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Ya, bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dari APBD. Karena Keterbatasan keuangan daerah,” ungkapnya pada wartawan di Painan, (9/9).
Vera menjelaskan, untuk kelas I, dari Rp59.500, menjadi Rp80 ribu per bulan. Untuk kelas II, menjadi Rp51 ribu, dari Rp42.500. Kelas III, naik dari Rp25.500 menjadi Rp30 ribu per orang per bulan.
Sedangkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), besarannya naik dari Rp19.225 menjadi Rp23 ribu per bulan. Secara keseluruhan, saat ini, lanjut Vera, total penerima PBI dari APBD du Pessel mencapai 28 ribu orang.
Besaran subsidi mencapai Rp20.500 per orang per bulan atau sekitar 80 persen dari total besaran iuran yang sebesar Rp25 ribu penerima manfaat.
“Jadi, yang terpangkas itu bisa mencapai 16 ribu orang. Yang terakomodir hanya 12.226 orang,” terangnya.
Kendati demikian, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dengan persoalan tersebut. Menurutnya, pihaknya bakal mencarikan solusi terbaiknya.
“Ini sudah tanggungjawab kita untuk memikirkannya. Dan akan ada solusinya, dan itukan masih tahap rencana,” ungkapnya,(min)
