Padang, Prokabar – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada semester I 2018 masih rendah masing-masing fisik 39,4 persen dan keuangan 32,46 persen.
“Realisasi itu berdasarkan data yang dilaporkan masing-masing OPD ke Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda),” kata Kepala Bagian Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Sumbar, Doni R Ramulo, Kamis (2/8) di Padang.
Ia mengatakan realisasi secara riil sebenarnya jauh lebih tinggi dari data tersebut. Banyak kegiatan yang telah selesai dan serah terima, tetapi tahapannya tidak dilaporkan dengan lengkap disertai dokumen sebagai bukti.
Kegiatan itu tidak bisa dihitung dalam data Simbangda, sehingga secara administrasi, realisasi APBD Sumbar 2018 menjadi rendah.
Aplikasi Simbangda menilai sebuah kegiatan berdasarkan tahapan yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses lelang, kontrak, pelaksanaan dan PHO atau serah terima.
Masing-masing tahapan itu harus dilengkapi dokumen sebagai bukti secara administrasi.
“Meskipun kegiatan telah PHO, tetapi tidak akan dihitung oleh Simbangda jika OPD tidak melengkapi dokumen untuk seluruh tahapan,” kata Doni.
Simbangda adalah aplikasi yang baru digunakan oleh Pemprov Sumbar pada 2018 untuk memantau realisasi kegiatan APBD pada masing-masing OPD.
Berdasarkan aplikasi itu realisasi fisik tertinggi di Sumbar adalah Dinas Pangan yaitu 56,43 persen sementara terendah Dinas Pariwisata yaitu 23,23 persen.
Selain Dinas Pariwisata, rendahnya realisasi fisik juga terjadi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (23,98 persen) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumbar (23,82 persen).
“Rendah bukan berarti kegiatan tidak berjalan. Mungkin saja karena pelaporan yang kurang baik,” ujar Doni.
Ia mendorong pelaporan kegiatan di Simbangda ditingkatkan ke depan, agar data realisasi APBD sama dengan kondisi riil di lapangan. (*/mbb)
