RAPBD 2021 Belum Tuntas, HM Nurnas : Gubernur Harus Bijak Tunjuk PJ Bupati

Penulis -

Kamis, 17 September 2020 - 15:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Pilkada makin dekat, pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 masih belum juga selesai, sementara DPRD Sumbar terus mengejar agar RAPBD-P 2020 dapat ditetapkan tepat waktu, sehingga kegiatan berbagai sektor dapat berjalan dengan baik.

Sekaitan dengan hal tersebut, sekretaris komis 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, dalam menunjuk Pj. Bupati dan Kota hendaknya Gubernur bijak serta cerdas, karena pembahasan anggaran perubahan 2020 dan induk 2021 sedang berjalan.

“R APBD-P 2020 mestinya pada 30 September harus sudah ditetapkan, namun sampai saat ini untuk KUA-PPAS APBD 2021, belum juga dibahas, sehingga perlu selektif dalam menunjuk PJ Bupati dan Walikota, jangan tunjuk kepala Badan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan anggaran, karena akan berdampak terlambatnya pengesahan anggaran
APBD 2021 yang KUA PPAS belum dibahas sampai saat ini,” ulas Nurnas yang juga anggota Banggar DPRD Sumbar ini.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Ditambahkan Nurnas, yang juga sekretaris Fraksi Demokrat, harusnya KUA-PPAS sudah dibahas pada Minggu kedua Juli tahun berjalan, dan diselesaikan akhir Juli, seterusnya masuk pembahasan KUA PPAS perubahan mestinya Minggu pertama Agustus dan kesepakatan Minggu kedua, karena keterlabatan Pemprov menyampaikan akhirnya kita di DPRD tetap menguber agar tidak melewati jadwal.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Berdasarkan pertimbangan tersebut Nurnas meminta pada Gubernur agar OPD yang amat sangat terkait dan dibutuhkan, jangan diberi kesibukan lainnya, agar pembahasan keuangan untuk kepentingan semua pihak bisa berjalan baik, sesuai target dan aturan.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

” Saya tidak meminta agar Kepala Bapeda dan Bakeuda untuk tidak diberi kepercayaan menjadi Pj Bupati atau Walikota, namun diharapkan 2 lembaga ini bisa konsentrasi pada pembahasan APBD 2021, semua tergantung kebijakan Gubernur dalam melihat kebutuhan masyarakat,” tambah Nurnas lagi.

Ia melihat terlambatnya pembahasan saat ini menjadi acuan bagi Gubernur dan semua pihak, karena pada 23 Soptember semua balon sudah ditetapkan menjadi calon dan Pj tentunya sudah disiapkan.(rls)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB