Daerah

Raih Penghargaan Smart City, Pelayanan Publik di Padang Makin Mudah

Dibaca : 1.1K

Tanggerang, Prokabar — Pemerintah Kota Padang meraih penghargaan Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di gedung ICE BSD Tangerang, Jumat (14/12).

Penghargaan ini diterima melalui presentasi program Smart City terlebih dulu sehari sebelumnya oleh tim evaluator. diterima langsung oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Suardi, Kabag Humas, Imral Fauzi, Kabid Aplikasi dan Sistem Informasi Dinas Kominfo, Windra Deddy.

Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan program Smart City Kota Padang sudah berjalan hampir satu tahun, sudah memberikan berbagai kemudahan, efisiensi serta pelayanan cepat kepada masyarakat. “Bukan itu saja, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun semakin baik, sehingga apa yang menjadi program Pemko Padang sudah mulai terlaksana secara baik” ujarnya.

Lalu, kendati baru namun kesuksesan awal program Smart City Kota Padang juga telah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City yang diraih Kota Padang dengan motor pengeraknya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang.

Sementera Itu, Menteri Kominfo, Rudiantara mengatakan, gerakan menuju 100 Smart City sudah dimulai sejak tahun 2017 yang kala itu diikuti oleh 25 kabupaten/kota. Tahun 2018 terpilih 50 kabupaten/kota dan akan disusul 25 kabupaten kota lainnya di tahun 2019. 

“Pemilihan 100 kabupaten/kota berdasarkan berbagai faktor seperti kondisi keuangan daerah, peringkat dan status kinerja penyelenggaraann pemerintah daerah (Data Depdagri), serta indeks kota hijau (versi Kementerian PUPR).” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahan pertimbangan lain adalah kesiapan daerah yang diukur dari visi kepala daerah, kelengkapan infrastruktur, regulasi dan SDM yang mengacu pada konsep pemerataan dan nawa cita.

Gerakan menuju 100 Smart City sendiri adalah gerakan yang diinisiasi Kementerian Kominfo dan didukung oleh Depdagri, Bappenas, Kementriuan PUPR, Kantor Staf Kepresidenan, Departemen Keuangan, Serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. 

Sedangkan tim ahli terdiri dari akademisi, praktisi dari UI, ITB, UGM, BPPT, INSW, KTII dan Citaasia.

“Dulu pemerintah menjadi regulator, namun kini berubah menjadi fasilitator dan akselerator terhadap masyarakat. Sehingga, pelayanan cepat, sederhana, efisien bisa terwujud. Pemerintah harus menanyakan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memenuhinya,” ujarnya.

Halaman : 1 2

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top