Jakarta, Prokabar – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan agenda pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pasca bencana.
Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Fokus utama yang disorotinya adalah pemulihan dan pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Rahmat menyebut persoalan irigasi tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan menyangkut ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, hingga stabilitas pasokan komoditas nasional.
Menurutnya, Sumbar memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan pada sejumlah komoditi.
“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pasca bencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah,” kata Rahmat.
Rahmat mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi awal, kebutuhan anggaran untuk pemulihan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.
”Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Kemudian juga koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan maksimal,” katanya.
Rahmat mengatakan, irigasi memiliki peran vital dalam menjaga Sumbar sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.
”Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan ke luar negeri, dan ini yang harus sama-sama kita perhatikan,” jelasnya.
Rahmat juga menyarankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam perencanaan pemulihan irigasi.
”Pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan dikhawatirkan menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, jadi kita harap hal tersebut dilakukan,” sebutnya.
Selain irigasi, pemulihan sektor pertanian pasca bencana juga harus menyentuh aspek pendukung lain, seperti perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen.
“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” tutupnya.
