Proyek Irigasi di Sutera Terancam tak Dibayar, Ini Penyebabnya 

Penulis -

Kamis, 18 November 2021 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PesisirSelatan,Prokabar – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Syahriwan, memastikan tidak akan membayar proyek rehabilitasi jaringan irigasi permukiman, Embung di Taratak Timbulun, Kecamatan Sutera, diduga tidak sesuai spek. Pasalnya, kualitas adalah nomor satu.

Pantauan Prokabar.com di lapangan, beberapa hari nan lalu, material yang digunakan dalam proyek tersebut menggunakan batu kapur dibeberapa titik. Bahkan, informasi dihimpun, proyek tersebut juga tidak menggunakan meterial izin Aquari.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selanjutnya, proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Sparta Duta Perkasa, melalui dana IPDMIB dengan nilai kontrak Rp 3,2 miliar.

Plt Kepala Dinas PUTR, Syahriwan menyebutkan, kualitas proyek jelas menjadi hal utama. Apalagi, sekarang ini jika tidak berkualitas dan tidak sesuai spesifikasi bisa terancam tidak dibayar.

“Karena, proyek diawasi sejumlah pihak. Mulai TP4D, Kejaksaan, Inspektorat, BPKP, dan Dinas PUTR sendiri. Kualitas proyek, memang menjadi poin penting. Agar proyek dihasilkan baik dan bagus, sesuai dengan harapan. Kalau tidak berkualitas, bisa terancam tidak dibayar,” ujarnya pada Prokabar.com Rabu (17/11).

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Proyek rehabilitasi jaringan irigasi permukiman ini tengah dikerjakan pihak ketiga. Kata dia, ditargetkan selesai pada akhir Desember mendatang. “Pengerjaan proyek tersebut, menelan biaya sekitar Rp3,2 miliar,” akunya.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Dana Rp3,2 miliar untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi permukiman tersebut. Sebutnya, memang bersumber dari dana IPDMIB.

Selian itu, Syariwan mengatakan, pihaknya secepatnya akan turun kelapangan untuk melakukan pengecekkan di proyek tersebut, jika ada keganjalan maka tidak dibayarkan.

“Kami akan turun kelapangan jika ada keganjalan atau tidak sesuai spek maka proyek tersebut tidak dibayar. Kami tidak sanggup menanggung resiko hukum,” tutupnya. (min)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB