Prokes, Awasi dan Tegakan Hukum Berbasis Keterbukaan Informasi Publik

Penulis -

Jumat, 21 Mei 2021 - 12:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi

Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi

Padang, Prokabar – Kasus covid-19 terus mengurita di Sumbar, hari ini di berbagai media Menkes sebutkan dua kota, Bukittinggi dan Solok zona merah, ngeri.

Terus apakah Sumbar pasrah hingga seluruh provinsi ini berlabel zona merah, tentu tidak.

Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, semangat bersama dan bergerak bersama adalah kunci keluarkan Sumbar dari Zona Merah, Oranye atau Kuning sekalipun.

“Caranya adalah tegakkan protokol kesehatan sscara kaffah, tidak ada cara lain menekan dan memutus rantai penyebaran virus corona ini, obat belum ada, vaksinasi juga bukan jaminan terbebas dari terpapar covid-19,” ujar Adrian, Jumat (22/5-2021) di Kantor KI Sumbar Jalan Sisingamaraja Kota Padang.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Meski Prokes 3M (masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan) telah masif disosialisasikan, tetap juga sebagian publik masih abai.

“Tegakan Prokes ketat butuh pengawasan dan penegakan hukum atau tindakan, Prokes adalah keputusan nasional, Sumbar juga punya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, apalagi, perangkat itu bisa menjadi penegakan hukum,” ujar Toaik biasa kalangan media di Sumbar menyapanya.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Tapi karena terkait penegakan aturan tentu harus transparan dan pengawasan serta penegakan hukum Prokes itu mesti berbasiskan keterbukaan informasi publik.

“Jangan tebang pilih dan pihak berkompeten harus terbuka informasi publik dalam mengawasi dan menindak siapa saja yang abaikan protokol kesehatan itu. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan kita semua, Kita tak ingin ada ledakan kasus dan tsunami covid-19 di Sumbar ini,” ujar Toaik.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Silahkan gunakan berbagai perangkat sosialisasi, baik website resmi badan publik maupun masif di platform media sosial.

“Sebut saja pengawasan ketat Prokes itu seperti apa sasaran yang diawasi apa saja. Terus penegakan hukum bagaimana pula, apa saja sanksinya, semua itu publik berhak tahu,” ujar Adrian. (*/vina)

 

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB