Padang, Prokabar – Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos), sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi, dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat kecil. Program ini ibarat oase di padang gersang. Bahkan, lewat dana PKH yang diterima, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang sarjana, bahkan menjadi polisi.
Adalah Armi (52), warga Kelurahan Tungkal Selatan, Kecamatan Pariman Utara, Kota Pariaman, yang mampu mewujudkan cita-cita anaknya menjadi polisi. Sang anak, Khalid kini bertugas di Polda Sumbar dengan pangkat brigadir.
“Lulusnya tes murni, tanpa bayar-bayar. Sekarang dinas di Polda Sumbar. Khalid anak kedua saya. Anak pertama, saat ini kuliah di Universitas Negeri Padang (UNP), jenjang akhir, dan tinggal menunggu wisuda,” tutur Armi ketika ditemui wartawan di rumah kayunya, Jumat (22/2) siang.
Dituturkan Armi, sejak kecil, hidupnya lekat dengan kemelaratan. Dia keluarga tak berada. Kemelaratan itu tak juga menjauh, walau dia sudah membangun rumah tangga. Suaminya hanya pekerja serabutan yang berpenghasilan tidak menentu. Untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, Armi berjualan kue dan penganan kecil secara keliling, seperti risoles, bakwan dan bermacam gorengan.
Hasil berjualan, hanya cukup untuk menutupi makan sehari-hari. Sementara, dua anaknya bersekolah. Butuh biaya.
“Kalau diingat, rasanya sangat pahit. Dulu saya dan suami tunggang langgang untuk menutupi biaya hidup dan biaya sekolah anak,” ungkap Armi.
Bertahun-tahun Armi menanggung beban yang teramat sulit. Berbagai upaya yang dilakukannya untuk memperbaiki hidup tidak membuahkan hasil. Malah kian terpuruk. Bahkan, Armi pernah berpikir untuk menyuruh anaknya berhenti sekolah, karena tak sanggup membiayainya lagi.
“Saya hampir putus asa menghadapi kerasnya kehidupan, karena berbagai usaha yang dilakukan untuk mengubah keadaan tak kunjung berhasil. Setiap kali keputusasaan datang, saya hanya bisa berdoa,” sebutnya.
Doa Armi akhirnya dikabulkan Tuhan. Harapannya untuk hidup layak perlahan terwujud, setelah dirinya terpilih dengan ribuan warga Kota Pariaman lainnya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Nasib Armi perlahan berubah.
“Sejak menerima bantuan PKH, saya mulai menata kehidupan dan masa depan anak-anak. Kebutuhan hidup yang sebelumnya sangat sulit dicukupi, lewat PKH bisa ditutupi. Anak-anak juga bisa bersekolah, tanpa takut SPP menunggak, atau sepatu yang sobek. PKH ini seolah jawaban atas doa-doa saya selama ini,” ungkap Armi.
Kegigihan Armi dalam menyekolahkan anaknya berbuah manis. Setamat SMA, Khalid yang merupakan anak keduanya mencoba peruntungan dengan ikut tes kepolisian. Tak dinanya, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Khalid lulus.
“Saya sujud syukur ketika tahu Khalid lulus. Bangga sekali rasanya melihat anak yang dibesarkan dengan duka dan air mata, akhirnya mampu mewujudkan cita-citanya sekaligus mengangkat martabat keluarga,” sebut Armi.
Lain cerita Armi, lain pula cerita Erniati (42), warga Kelurahan Jalan Kereta Api, Kota Pariaman, yang berhasil berbisnis oleh-oleh khas Pariaman berkat modal yang diambil dari dana PKH yang diterimanya. Dengan dana PKH yang diterimanya sejak 2015, Erniati mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang kuliah.
“Serasa mendapat durian runtuh saya ketika tahu menjadi salah satu penerima PKH ini. Anak-anak bisa sekolah, saya bisa berdagang. Manfaatnya sungguh luar biasa,” ungkap Erniata.
Baik Armi atau Erniati berharap program PKH terus dilanjutkan Presiden Jokowi karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.
“Manfaatnya langsung terasa. Saya berharap program ini tetap dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Tanpa program ini, masyarakat kecil akan kesusahan dalam mencukupi kehidupan serta pendidikan yang layak bagi anak,” kata Armi.
Keduanya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan kehidupan masyarakat kecil seperti mereka. “Terima kasih Presiden Jokowi, tetaplah seperti ini, peduli terhadap masyarakat kecil. Sosok seperti Presiden yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil,” harap keduanya.
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkanberbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).
Secara umum, penyaluran bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2019 secara nasional sudah mencapai 96 persen. “Sisanya adalah daerah-daerah yang sulit akses seperti daerah terpencil, terdepan dan terluar,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Jumat.
Untuk 2019, kata Harry, penyaluran PKH dipercepat dibandingkan sebelumnya yaitu sudah dimulai sejak Januari sehingga diharapkan April mendatang penyaluran tahap kedua sudah dilakukan. Dalam sejumlah penyaluran PKH di beberapa daerah juga turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Kerja.
PKH merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan berdasarkan survei PKH berdampak signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Pada 2018, jumlah bantuan PKH dengan sistem flat dimana semua KPM PKH mendapatkan bantuan dengan jumlah yang sama besar yaitu Rp1,89 juta.
Pada 2019 indeks PKH terdiri dari bantuan tetap setiap keluarga untuk PKH reguler sebesar Rp550 ribu sedangkan PKH akses senilai Rp1 juta yang diberikan hanya pada tahap pertama. Sedangkan bantuan diberikan sesuai dengan komponen setiap jiwa yaitu ibu hamil Rp2,4 juta, anak usia dini Rp2,4 juta, SD Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, penyandang disabilitas Rp2,4 juta dan lanjut usia Rp2,4 juta.
Sementara untuk bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara nasional penyalurannya telah mencapai 91,29 persen. BPNT dinilai lebih baik dari program sebelumnya yaitu beras sejahtera (rastra) karena penerima manfaat bisa memilih sendiri kualitas beras yang mereka inginkan dan juga bisa untuk membeli telur. Ke depan pemerintah juga akan mempermudah penerima manfaat untuk dapat membeli minyak goreng dan gula pasir melalui BPNT.
BPNT merupakan program bantuan pangan dimana penerima manfaat mendapatkan dana sebesar Rp110 ribu setiap bulan dalam tabungan yang dapat dicairkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (rls)
