Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

PPP Pessel Tolak Anggaran Pendidikan untuk Penanganan Covid-19

Dibaca : 257

Pesisir Selatan, Prokabar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PPP, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Marwan Anas, menolak kebijakan Pemkab memotong anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19.

“Kami dari PPP menolak kebijakan Pemkab Pessel terhadap pemangkasan anggran pendidikan,” ujarnya.

Idealnya, menurut Marwan, untuk penanganan covid-19 ini sebaiknya Pemkab Pessel memotong tunjangan seluruh PNS di daerah ini.

Nasrul Abit Indra Catri

“Harusnya Pemkab Pessel memotong tunjangan PNS, dan proyek bukan prioritas, ini dana pendidikan yang dipangkas,” ujarnya lagi.

Selian itu, dirinya, telah mengintruksikan kepada seluruh anggota dewan PPP untuk menyorot kebijakan Pemkab Pessel yang dianggap timpang itu.

“Saya sudah intruksikan kepada anggota dewan PPP untuk menolak kebijakan yang timpang itu, harusnya anggran pendidikan ditambah bukan dipotong,” ungkapnya dengan nada ngotot.

Lanjut mantan Anggota dewan dua periode itu mengatakan, sesuai UU pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa anggaran pendidikan diambil 20 persen dari APBN dan APBD.

Pasal 49 ayat 1 berbunyi, dana pendidikan selaian gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari anggaran APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.

Jika anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat UU maka Pemkab Pessel sudah jelas melanggar aturan, ungkapnya.

“Kalau anggaran pendidikan hanya Rp20 miliar dari APBD dengan total 1,8 triliun rasanya belum memenuhi 20 persen, ya Pemkab Pessel sudah melanggar aturan, apalagi kondisi sekarang, jangan lah anggaran pendidikan itu diusik,” ujarnya lagi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel, Suhendri mengatakan, dana pendidikan yang dialihkan untuk Covid-19 mencapai Rp190 juta yang diambil dari Anggaran Ujian Nasional.

“Itu untuk pengadaan komputer. Karena UN ditiadakan, maka anggarannya kami alihkan untuk penanganan covid-19,” tutupnya

Selain itu anggaran pendidikan pada tahun 2020 Pemerintah Pemkab Pessel juga memangkas alokasi dana pendidikan tahun anggaran 2020.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, plafon dana pendidikan Pessel 2020 sebesar Rp20 miliar, dari total Rp1,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berkaca tahun 2019, anggaran pendidikan dari APBD mencapai Rp32 miliar. Namun, karena efesiensi anggaran tahun 2020 turun menjadi Rp20 miliar.

Pemangkasan sejalan dengan efisiensi yang dilakukan daerah. Sebab, beban anggaran cukup besar utamanya untuk pelakaanaan Pilkada tahun depan.

Setiap tahunnya berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan besar anggaran yang ada 25 persennya untuk belanja modal. Ini masuk DAK untuk peningkatan mutu pendidikan Rp3,2 miliar.

Diberitakan Prokabar.Com sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pessel tercatat di bawah rata-rata provinsi. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Pessel berada pada urutan 12.

Sementara secara nasional berada di posisi 224, dari 554 kabupaten/kota. Sedangkan yang paling tinggi di Ranah Minang adalah Kota Padang, dengan 81.58. Sementara indeks Provinsi Sumatera Barat 71.24.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, IPM Pesisir Selatan hanya 68.47. Angka itu lebih rendah dari target RPJMD 2016-2021 sebelum perubahan yang dipatok 69.3.

Faktor penyebab rendahnya IPM Pesisir Selatan karena tidak adanya perguruan tinggi. Sedangkan salah satu indikator penilaiannya adalah lama sekolah.

Sekolah tinggi yang ada di daerah itu belum berakreditasi A atau B. Sementara di daerah lain banyak perguruan tinggi yang telah berakreditasi A atau B.

Karena hingga 2021, Pemkab Pessel menargetkan IPM itu bisa mencapai 70.12. Ironis apabila anggaran pendidikan dipangkas.

IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia di daerahnya di bidang pendidikan.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Pertama, angka harapan hidup (AHH).

Kedua, harapan lama sekolah rata-rata, dengan standar lama sekolah hingga 25 tahun. Ketiga, standar pengeluaran per kapita dengan 96 komoditas.(min)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top