Polstra Sarankan Sistim Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas

Penulis -

Jumat, 19 Mei 2023 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Sistem pemilu yang akan diterapkan di Indonesia menjadi perhatian banyak kalangan, terutama kontestan pemilu. Perdebatan soal sistem pemilu memuncak kala politisi PDIP menggugat UU No 7 Tajun 2017 ke MK, meminta MK untuk mengubah aturan sistem pemilu proposional terbuka menjadi tertutup.

Saat ini persidangan di MK masih terus berlangsung ditengah tahapan pemilu 2024 dijalankan. Tentunya kondisi ini menimbulkan suasana politik yang tidak pasti.

Menurut Direktur Riset – Program Polstra Research & Consulting, Eris Nanda, Ada dua hal prinsip yang berhadapan dalam perdebatan pemilu terbuka atau tertutup yaitu pemilu terbuka diyakini aplikasi dari prinsip bahwa rakyat sebagai penentu dalam sebuah negara demokrasi.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sedangkan pemilu tertutup diyakini sebagai upaya penguatan kelembagaan partai politik sebagai institusi politik yang dibutuhkan dalam sistem politik yang demokratis.

“Dua hal prinsip diatas sejatinya dibutuhkan dalam kehidupan berdemokrasi. Maka keputusan MK dalam pengujian UU Pemilu kelak kita harapkan tidak melemahkan salah satu dari dua prinsip di atas,” Jelas Eris Nanda.

“Kami menyarankan agar dipertimbangkan sistem pemilu proposional terbuka-terbatas (hybrid), sistem ini kami nilai mampu meng-akomodir dua prinsip tadi,” lanjut Alumni Ilmu Politik Unand ini.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Dengan sistem ini, jika ada seorang caleg yang berhasil memperoleh suara seharga 1 kursi di dapilnya, maka UU menjamin kursi tersebut untuk si caleg terpilih. Namun jika tidak ada satu pun caleg di partai dan dapil yang sama memperoleh suara seharga satu kursi tetapi akumulasi suara partainya memiliki jatah satu kursi.

Maka kepada siapa kursi tersebut diberikan ; apakah sistem nomor urut atau suara terbanyak, diberikan ruang kepada partai politik untuk menentukan.

“Kami meyakini, dengan demikian agenda prinsip dari rakyat untuk rakyat dan penguatan kelembagaan partai politik dapat berjalan. Semoga hal ini menjadi pertimbangan, dan sistem pemilu dapat segera mendapatkan kepastian,” ungkap Eris.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Demokrasi yang baik tidak hanya memperkuat kedaulatan rakyat, tetapi juga harus memperhatikan penguatan kelembagaan partai politik.

Jika keterikatan rakyat dengan partai politik semakin kuat, Party ID semakin tinggi, dengan begitu partai semakin profesional sebab mau tidak mau akhirnya nanti parpol dituntut dan dikawal rakyat untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Apalagi, dalam sistem demokrasi ada 2 hal yang wajib, yaitu pemilu dan partai politik.

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB