Padang, Prokabar – Pengungkapan kasus personel Polri yang terpapar LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) dan pengembangannya ke Polda Sumbar memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menegaskan bahwa pihaknya masih menaruh perhatian terhadap informasi LGBT yang beredar dan mengarah ke Polda Sumbar.
“Sampai saat ini belum ada personel Polda Sumbar terlibat LGBT. Tapi ini jadi atensi terhadap informasi yang datang dari luar Sumbar,” terangnya kepada awak media, Selasa (6/2/2024).
Sementara itu, Polda Sultra telah mengamankan Bripda AN yang diduga terpapar LGBT. Bripda AN diketahui berdinas di Polresta Kendari dan diamankan setelah mendapatkan laporan dari Polda Sumbar.
“Yang diamankan itu (Bripda AN) masih diproses di Propam. Memang ini pengembangan dari Sumbar. Tapi setahu saya yang bersangkutan adalah orang Kendari,” kata Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan.
Ferry menjelaskan bahwa sanksi terberat yang mungkin diterima Bripda AN adalah Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) alias dipecat.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi RSUP M. Djamil Padang, dr Armen Ahmad, menekankan pentingnya pencegahan dan perawatan terkait LGBT.
Pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk pemisahan tempat tidur anak usia 7 tahun ke atas, tes HIV sebelum menikah, dan memastikan pekerja tidak terlibat perilaku LGBT ataupun terkena HIV.
Armen juga menyayangkan kurangnya kesadaran para pelaku LGBT untuk berubah.
“Pimpinan di setiap institusi harus tegas. Kalau mau statusnya aman, beritahu siapa saja anggota komunitasnya. Biasanya mereka yang posisinya sudah ketahuan, mau mengungkap, karena mereka ada grupnya sendiri di sosmed,” jelasnya. (*/pk)
