Tanah Datar, Prokabar — DPRD Tanah Datar umumkan sekaligus menetapkan H Ronny Mulyadi Datuk Bungsu (Partai Gerindra), sebagai ketua defenitif, dan Anton Yondra (Partai Golkar), sebagai wakil ketua defenitif.
Sedangkan wakil ketua dari Partai PKS, sampai saat ini belum mengajukan calon wakil ketua defenitifnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sementara Jonnedi, didampingi Wakil Ketua Sementara Istiqlal, penetapan pimpinan DPRD definitid dihadiri 24 dari 34 anggota dewan, Kamis (10/10).
Jonnedi menyampaikan, pimpinan dewan defenitif, berasal dari partai politik yang memperoleh urutan kursi terbanyak pertama, kedua, dan ketiga di DPRD.
“Untuk ketua dewan, adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. Sedangkan wakil ketua ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik memperoleh urutan suara terbanyak kedua,” ujarnya.
Ia menjelaskan sesuai dengan Pasal 36 Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Tanah Datar, menyatakan bahwa pimpinan sementara menyurati pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu, kedua, dan ketiga untuk mangajukan satu calon pimpinan dewan.
“Sesuai surat KPUD Tanah Datar, perihal pemenuhan data perolehan kursi dan suara terbanyak Pemilu 2019 lalu, pertama Gerindra, kedua PKS, dan ketiga Golkar,” jelasnya.
Sebelumnya, pada 19 September lalu, telah dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengumuman dan penetapan calon pimpinan defenitif DPRD masa jabatan 2019-2024. Namun, selang beberapa hari diterima surat dari DPP Gerindra, yang isinya mencabut surat keputusan DPP tertanggal 31 Agustus 2019 tentang pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tanah Datar masa jabatan 2019-2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Gubernur melalui Bupati Tanah Datar, katanya, menyarankan kepada DPRD agar dapat memberikan kepastian dan memperbaiki keputusan DPRD tertanggal 19 September tersebut.
“Maka pengajuan usulan pimpinan DPRD berdasarkan keputusan tertanggal 19 September lalu, dengan komposisi Ketua Jonnedi dan Wakil Ketua Anton Yondra, dicabut dan tidak berlaku lagi,” tuturnya. (eym)
