Simpang Empat, Prokabar – Guna menuntut penyelesaian persoalan agraria, puluhan anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) dan mahasiswa Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan demonstrasi ke kantor Bupati Pasbar, Senin (24/9).
“Kami melakukan aksi berkaitan dengan Hari Tani Nasional ke-55. Kami menuntut menyelesaikan konflik tanah dan melaksanakan reformasi agraria sebagai bentuk pemenuhan hak-hak petani dan menyikapi anjloknya harga sawit di Pasaman Barat,” kata Ketua Serikat Petani Indonesia Pasaman Barat, Januardi saat orasi.
Ia mengatakan dalam aksinya mereka menyampaikan tujuh tuntutan ke Pemkab Pasaman Barat.
Diantara tuntutan itu adalah meminta Pemkab Pasaman Barat melaksanakan reforma agraria sehati dalam rangka pemenuhan hak asasi petani, selesaikan konflik agraria di Pasaman Barat secepatnya dan cabut perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang bersengketa dengan petani.
Kemudian tolak perpanjangan HGU yang bersengketa dengan petani dan bagikan tanah terlantar kepada petani.
Selanjutnya hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap pejuang petani dan masyarakat adat dalam menuntut keadilan atas hak-hak keperdataannya oleh penegak hukum.
Mendesak Pemkab Pasaman Barat segera membentuk tim penyelesaian konflik agraria dengan kewenangan yang kuat untuk dapat menyelesaikan konflik tanah di Pasaman Barat dengan melibatkan petani atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai perwakilan petani.
Ia menambahkan berdasarkan Keputusan Presiden Tanggal 24 September 1960 yang merupakan hari lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria yang meletakkan dasar-dasar bagi penyelengara yang akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi.
“Atas dasar itu SPI Pasaman Barat mendesak kepada Pemkab Pasaman Barat segera mencari jalan terbaik terhadap sengketa agraria yang ada,” tegasnya.
Sementara itu perwakilan mahasiswa, Riski, mengatakan sebagai anak petani ia berharap kepada pemerintah agar secepatnya menyelesaikan konfik agraria dan menekan pihak terkait agar harga kelapa sawit di Pasaman Barat bisa kembali normal.
“Hari ini kami tertekan, hari ini kami tak bisa membayar uang kuliah,untuk makanpun susah. Untuk itu kami harap kepada pemangku kepentingan bisa menstabilkan harga sawit di Pasaman Barat. Sebab saat ini harga sawit masih berkisar Rp600 sampai Rp900 perkilogramnya,” jelasnya.
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung aman dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian dan Sat Pol PP Pasaman Barat.
Setelah para pengunjuk rasa menyampaikan orasi di halaman kantor bupati, mereka diajak Sekretaris Daerah melakukan pertemuan di ruangan Sekda.
Sekda Pasaman Barat, Andrinaldi berjanji akan memfasilitasi persoalan ini secepatnya.
Menurutnya bebarapa tuntutan dari pengunjuk rasa sudah dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat termasuk pembentukan tim dan memfasilitasi persoalan konflik agraria. (*/mbb)
