Padang, Prokabar – Belasan masyarakat melakukan aksi demo, Senin (15/6) guna mempertanyakan pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga yang berdampak akibat covid-19 yang diberikan oleh pemerintah. Mereka mengklaim pembagian tidak adil dan merata.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut diawali dengan mendatangi rumah dinas Walikota Padang Mahyeldi di jalan A. Yani dengan membawa bermacam spanduk yang tertulis berbagai tuntutan agar tidak ada pembedaan dan menuntut janji walikota membagikan bantuan sesuai perwako.
Tak berlangsung lama di rumah dinas Mahyeldi, sekitar pukul 09.30 WIB, peserta aksi kemudian bergerak pindah ke gedung DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi yang sama.
Belasan warga yang mengatakan berasal dari keluarga nelayan tersebut menyampaikan aspirasi karena mengaku tidak menerima BLT sama sekali, begitu juga bantuan sembako lainnya padahal mereka termasuk keluarga yang berdampak ditengah pandemi covid-19.
Koordinator aksi M. Rafid mengatakan kepada wartawan, meskipun mereka datang secara beramai-ramai, namun aksi yang mereka lakukan tersebut bukanlah aksi demonsrasi melainkan aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembagian BLT yang dinilai tidak adil dan merata.
“Sejak pemberitahuan adanya bantuan untuk warga yang berdampak covid-19, kami tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah sama sekali. Memang pengurusan ini melalui RT setempat dan telah Kami urus namun sampai sekarang nama Kami tidak terdaftar, justru nama orang yang telah meninggal keluar dan mendapatkan bantuan,” ujar M. Rafid.
Sementara itu, terkait bergeraknya rombongan aksi dari rumah dinas Walikota Padang ke gedung DPRD Kota Padang, M. Rafid mengaku karena mengangap anggota dewan bisa mewakili aspirasi mereka dan berharap bantuan bagi warga terdampak covid-19 diberikan secara merata.
“Karena bapak ibu anggota dewan orang tua kita dan wakil kita di pemerintahan, makanya Kami mengadu kepada yang bisa mewakili suara kami. Kami ingin mendapatkan bantuan, berikan sama rata,” harapnya.
Namun aksi mereka di depan gedung DPRD tersebut tidak berlangsung lama karena personel kepolisian yang datang kelokasi meminta rombongan untuk masuak kedalam ruangan melakukan audiensi bersama anggota dewan yang ada. Kemudian, mereka melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani dan anggota dewan lainnya.
Dengan mendatangi kantor DPRD Padang tersebut, masyarakat berharap para legislator dapat menyampaikan aspirasi mereka pada OPD terkait.
Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyayangkan adanya warga Kota Padang dari Kecamatan Koto Tangah yang tidak terdaftar dalam BLT COVID-19.
“Kami sudah mendengarkan aspirasi dari warga Kecamatan Koto Tangah, hal ini akan kita bicarakan dengan pihak terkait,” ungkap dia.
Ia menyebutkan akan segera melakukan pertemuan dengan tim gugus tugas COVID-19 Kota Padang. Kemudian terkait BLT tersebut juga akan dibahas pada rapat tersebut.
“Kita akan tetap perjuangan aspirasi rakyat termasuk keluhan warga Kecamatan Koto Tangah tersebut,” kata dia. (mbb)
