Tanah Datar, Prokabar – Tidak hanya suara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yang anjlok di Sumatera Barat, namun suara dari partai koalisi juga turut “terjun bebas”. Seperti di Kabupaten Tanah datar, suara partai Golkar di parlemen anjlok hingga 50%, dimana sebelumnya golkar mampu meraih 8 kursi, namun kini diperkirakan turun dan menjadi 4 kursi.
Tidak hanya partai berlambang beringin, partai asuhan Megawati Soekarno Putri juga bernasib sama, dari 3 kursi di DPRD Tanah Datar menjadi 2 kursi. Sementara, untuk PPP berhasil mempertahankan 4 kursi.
Sementara itu, partai pengusung dan koalisi dari kubu 02 justru melejit tajam. Partai Gerindra yang sebelumnya meraih 3 kursi kini mampu mendongkrak perolehan menjadi 6 kursi. Begitu juga dengan PKS, pada pileg kali ini partai yang dikenal dengan kadernya yang militan juga mampu meningkatkan perolehan kursinya di DPRD Tanah Datar dari 4 kursi menjadi 5 kursi. Demokrat, dari 3 kursi menjadi 4 kursi.
Fenomena anjloknya partai koalisi kubu 01 di Tanah Datar dinilai pengamat politik Universitas Andalas, Edi Endrizal sebagai efek “ekor jas” atau efek dari figur dalam meningkatkan suara partai. Sebaliknya, secara umum manfaat elektoral malah sangat dirasakan oleh partai asuhan Prabowo dan partai pendukungnya.
“Yang terjadi di Tanah Datar, mengikuti tren yang umum terjadi di sumatera Barat, Baik tingkat provinsi maupun Kabupaten kota,” ujarnya
Selain pengaruh dari efek diatas, perubahan perolehan suara juga terkait karena adanya perbedan pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya. Jika pemilu sebelumnya pileg berjalan sendiri, namun pada pemilihan kali ini pileg dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan.
“Dalam prakteknya, pileg sebelumnya menjadi perhatian utama dan kemudian mempengaruhi pilpres. Namun kini berbeda. perubahan itu akhirnya mengikuti efek dari pilpres,” ucapnya.
Edi juga meyakini, khusus untuk Partai golkar, anjloknya perolehan suara partai tersebut juga dipengaruhi oleh konflik internal ditingkat lokal, dan rekruitment caleg itu sendiri. Pasang surut Partai Golkar bukan kali pertama terjadi, namun juga pernah terjadi pada tahun 2009 lalu.
“Selain terikat dengan regulasi nasional. khusus untuk didaerah, dan khusus untuk golkar juga berdampak dengan adanya konfllik internal termasuk ditingkat lokal dan rekruitmen caleg itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, caleg potensial golkar pindah partai, dan dipartai lain nasibnya juga tidak beruntung. Kedepannya, rekruiment caleg bagaimanapun harus diperbaiki,” tambahnya.
Dinamika pilpres yang cukup hangat juga menimbulkan fenomena Post Truth atau fenomena komunikasi dalam penyebaran informasi yang memiliki dampak bagi pendengarnya. Informasi baik yang berbasis data dan fakta, maupun informasi bohong atau hoaks akhirnya bercampur aduk sehingga mempengaruhi rasional dari pemilih.
“Saat ini banyak faktor rasa dalam memilih. Tapi bukan seluruhnya pemilih terpapar hoak,” tutupnya.(eym)
