Padang, Prokabar — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), membutuhkan stakeholer lain seperti organisasi profesi dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan serta memperkuat pengawasan. Bawaslu juga bertanggungngawab dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Karena itu, untuk memperkuat pengawasan pemilu khususnya pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumbar menjalin kerjasama dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dan PGRI Sumbar. Kegiatan dirangkai dengan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kalangan Profesi, Sabtu (26/2/2022) di The ZHM Premier Hotel, Padang.
Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama dengan PGRI dan JPS, dalam upaya membangun kolaborasi dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dari sisia penyelenggaraan maupun pengawasan penyelenggaraan pemilu.
“Karena itu, kami dari Bawaslu Sumbar melibatkan banyak stakeholder untuk kesuksesan pesta demokrasi ini. Tidak hanya dengan PGRI dan JPS, sebelumnya kami juga telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi di Sumbar,” kata Surya Efitrimen.
Juga dalam upaya memasivkan gerakan pengawasan, lanjut Surya, Bawaslu Sumbar juga mempersiapkan pelatihan pemgawasan partisipatif di kalangan pelajar di sejumlah kabupaten dan kota.
“Kita berharap, setelah di tingkat provinsi, ke depan Bawaslu Kabupaten dan kota meneruskannya dengan stkaholder setempat. Bawaslu mesti melibatkan banyak pihak dalam melakukan pengawasan demi terwujudnya azas pemilu yang jujur dan berkeadilan,” ungkap Surya Efitrimen.
Ketua PGRI Sumbar, Darmalis sangat mengapresiasi Bawaslu Sumbar yang melibatkan PGRI dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bagi kami di PGRi, ini penghormatan yang luar biasa dari Bawaslu Sumbar. Karena dari pengalaman kami, selama ini banyak guru yang terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS. Dengan kerjasama ini, akan semakin memperkuat komitmen kami dalam memyukseskan Pemilu 2024,” ujar Darmalis.
Koordinator JPS, Isa Kurniawan menyampaikan bahwa JPS yang merupakan wadah berkumpulnya para Pemimpin Redaksi media cetak, online, radio dan televisi, merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pemberitaan di media yang dipimpinnya.
“Sebagai orang media, pengawasan terhadap semua kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan, sudah merupakan bagian dari tanggungjawab dan tugas kami. Apalagi dengan adanya MoU ini, tentu akan lebih memperkuat komitmen kami dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 ini,” tutup Isa. (vky)
