Painan, Prokabar – Pergantian Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), masih belum berkejelasaan.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pessel, Suhendri mengatakan, Usualan itu bersifat diskresi (kebebasan mengambil keputusan situasi yang dihadapi).
Dikatakannya, apalagi kawasan tersebut belum ada infrastruktur penunjang, kendati demikian, pihaknya sedang menyusun DED dan mengurus izin lingkungan.
“Kasawan tersebut belum ada infrastruktur penunjang, kami sedang menyusun DED dan izin lingkungannya, ” ujarnya pada prokabar.com Senin (27/12), di Painan.
Dikatakannya, pergantian Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Pariwisata Dan Ekonomis Kreatif (Menparekraf) melalui proposal.
Dalam perancangan anggaran yang diusulkan, menelan biaya Rp55 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Belum bisa dipastikan akan terealisasi pada tahun 2022, karena proposal yang diusulkan itu belum ada jawabannya dari Menparekraf, apalagi pergantian itu hanya wacana,” ujarnya.
Penggantian nama itu, merupakan usulan Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahhuddin Uno, pada saat melakukan pertemuan resmi di Jakarta pada 13 April 2021. Silam.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Pessel, Rusma Yu l Anwar mengatakan, ide memberikan nama sebuah Puncak Paku diubah menjadi Puncak Jokowi adalah tidak terlepas dari kepedulian Presiden saat melakukan kunjungan ke KWBT Mandeh, pada 2015 silam.
“Pada tahun 2015 Presiden meresmikan Objek Wisata Mandeh menjadi KWBT. Usul Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi tidak ada maksud lain, tujuannya hanya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan demi untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Diakunya, usulan Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi sudah lama direncanakan sewaktu dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati.
Ia menambahkan, dengan memakai nama Presiden Jokowi tersebut, hendaknya memberikan dampak positif terhadap kemajuan objek wisata di Pessel, khusus KWBT Mandeh.
“Pergantian Puncak Paku ini menjadi Puncak Jokowi, kami dari Pemkab Pessel, minta izin kepada bapak Andre Rosiade sebagai Anggota DPR_RI, Dapil Sumbar I, bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Sumbar, dan tidak luput pula kepada seluruh masyarakat Pessel baik di ranah maupun di rantau,” ujar Bupati saat menyambut kedatangan Menparekraf, Jumat (23/4). Silam
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, usulan Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi ketika Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, melakukan pertemuan resmi di Jakarta beberapa waktu lalu. Usulan itu merupakan tujuan positif demi terwujudnya KWBT Mandeh lebih dikenal oleh Wisatawan.
Dijelaskan, Sandi, Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi dan atau dengan memakai nama tokoh pahlawan adalah sebuah branding yang bagus. Apalagi dengan memakai nama Presiden.
“Memakai nama Presiden dan atau nama pahlawan itu hanya untuk branding dengan tujuan yang baik, salah satu objek wisata pantai di Pariaman juga memakai nama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, semuanya tidak ada persoalan, sepanjang masyarakat menerimanya dengan baik, masyarakat Pessel harus bangga menerimanya,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia menambahkan, ide membranding nama objek wisata dengan nama pejabat dan atau nama pahlawan tentu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan. Selian itu. Memakai nama Presiden tentu mempercepat fasilitas dan pembagunan di KWBT Mandeh.
“Branding nama Presiden itu sangat luar biasa. Ini adalah bentuk apresiasi Pemkab Pessel pada kinerja Presiden. Dengan memakai nama Presiden, semoga tingkat kunjungan di KWBT Mandeh semakin meningkat baik dari Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancaranegara (Wisman),” tuturnya.
Tanggapan Warga
Disebut angkat telur, tidak. Dikata, mau populer, entah. Nama Puncak Paku Mandeh diganti Puncak Jokowi.
“Memakai nama orang, apalagi nama Presiden RI, harus minta izin pada si empunya nama. Apa sudah ada izin?” Bertanya seorang warga di Painan.
“Jangan nama Puncak Paku yang ditukar, tapi bagusnya jalan saja dikasih nama jalan Jokowi,” kata warga lain, Jumat (23/4).
Ide warga ini benar. Nama jalan. Itupun harus ada izin juga.
Kabarnya warga di sana tak setuju ganti nama. Kenapa? Hilang sejarahnya.
Kawasan Mandeh adalah obyek wisata yang mendunia belakangan. Ini berkat tokoh Andrinof Chaniago. (min)
