Jakarta, Prokabar – Sejak Sumatera Barat menjadi provinsi, berikut dengan kabupaten dan kota, belum satupun perempuan yang memimpin lembaga eksekutif. Padahal dalam sistim matriakat Minangkabau, posisi perempuan dihormati.
“Ini menjadi persoalan, resistensi perempuan sebagai pemimpin masih terjadi, khususnya di kalangan niniak mamak di Minangkabau,” ungkap prof. Reni Maryeni.
Perempuan dalam kepemimpinan lokal ini dibahas oleh Jaringan Pemred Sumbar dengan narasumber Deputi Startegis Lemhanas, Reni Maryeni, Anggota DPR RI Nevi Zuairina dan birokrat serta budayawan Sastri Yunizarti Bakri.
Nevi menyebut kesempatan perempuan untuk masuk ke ranah publik memang cukup sulit dilakukan, karena banyak tantangan yang harus dihadapi.
“Perempuan yang terjun ke politik harus memiliki kriteria yang sempurna, harus punya kapasitas, harus ada dukungan suami dan yang paling penting harus punya jaringan, jaringan ini yang cukup sulit dibentuk, bahkan perempuan banyak yang enggan untuk memilih perempuan,” jelas Nevi Zuraina, Anggota DPR RI dan Fraksi PKS.
“Dalam Islam, tidak ada larangan untuk perempuan masuk ke ruang publik sebagai pemimpin,” sambungnya.
Persoalan perempuan ini adalah karena kapasitasnya masih dipandang sebelah mata. Tidak hanya di politik, tapi juga di birokrasi.
“Saya sudah merasakan bagaimana woman equal tidak terbentuk di birokrasi. Seharusnya diberikan kesempatan yang sama antara laki laki dan perempuan di ranah publik,” tutur Sastry Yunizarti Bakri.
Dalam diskusi tersebut dibangun Komitmen untuk membentuk gerakan perempuan pilih perempuan yang berintegritas.
“Kita harus investarisir dan munculkan perempuan-perempuan Sumbar. Ini perlu digerakkan dengan melakukan pertemuan-pertemuan, kaderisasi dan branding dalam berbagai kegiatan sosial,” ungkap anggota DPR RI Nevi Zuairina.
Untuk tahap awal, dalam bentuknya bisa dalam wadah kaukus dulu. “Jika ada yang potensial jadi pemimpin, bisa dimulai dari wakil dulu. Kepala daerah masih berat. Namun, kaum laki-laki harus beri ruang,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Deputi Strategis Lemhanas Reni Mayerni. Dalam waktu dekat, dirinya mendorong adanya pertemuan tokoh perempuan Sumbar yang kini banyak berkiprah di tingkat nasional maupun Sumbar.
“Nah, di sana nanti kita bicarakan bagaimana menginventarisir, kaderisasi dan memberikan supporting jika ada yang ingin berkiprah di legislatif dan eksekutif di Sumbar,” ujarnya usai FGD.
Sedangkan Widyaiswara Kemendagri Sastri Yunizarti Bakri menyebutkan, gerakan perempuan Sumbar ini perlu dilakukan sebagai proses awal untuk kaderisasi pemimpin di Sumbar.
“Untuk itu, perempuan harus kompak dulu. Tingkatkan kompetensi, kapasitas dan wawasan serta memahami akar budayanya. Ketika memimpin harus bisa membuat skala prioritas,” ingatnya.(rls)
