Padang, Prokabar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama tim gabungan akan segera merazia bagan dan keramba di Danau Singkarak karena dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) telah selesai diketok palu.
“Dasar hukumnya sudah ada. Jumat depan kita undang semua untuk sosialisasi, setelah itu kita lakukan razia,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri, Selasa.
Menurutnya ada sekitar 100-an bagan dan sekitar 11 keramba beroperasi di Danau Singkarak yang terbagi dalam daerah administrasi dua kabupaten yaitu Tanah Datar dan Solok.
Akibat alat tangkap ilegal itu, populasi ikan endemik Danau Singkarak, bilih, berkurang drastis hingga 80 persen hingga nelayan tradisional yang menangkap dengan sampan menjadi kesulitan mendapat ikan.
Jika kondisi itu terus dibiarkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama populasi ikan bilih di Singkarak akan punah.
Yosmeri mengatakan tokoh masyarakat di Solok maupun Tanah Datar sangat mendukung penertiban bagan dan keramba itu. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Kepolisian, dan Wali Nagari setempat juga siap untuk membantu proses penertiban.
“Masyarakat mendukung karena ini untuk kepentingan bersama. Tinggal para pemilik bagan,” ujarnya.
Sebelumnya penertiban bagan dan keramba di Singkarak pernah dilakukan tetapi mendapatkan perlawanan dari pemilik bagan sehingga prosesnya ditangguhkan sementara.
Namun ke depan, dengan adanya Perda sebagai dasar hukum, penertiban akan dilakukan kembali dan tidak akan ada penangguhan lagi. (*/mbb)
