Semarang, Prokabar — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menyebutkan salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender.
“Dibutuhkan peran Perguruan Tinggi dalam memasyarakatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender,” ujar Menteri PPPA Yohana Yembise, saat memberikan kuliah umum “Peran Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Universitas 17 Agustus, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/9) seperti dikutip dalam siaran pers.
Kemen PPPA menyampaikan, pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender menjadi semakin penting, secara sadar bahwa angka kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi.
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan Kemen-PPPA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia masih sangat memprihatinkan.
Survei tersebut membuktikan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-65 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sepanjang hidupnya. Disamping itu, terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini di beberapa daerah menimbulkan berbagai kekhawatiran. Perempuan dan anak menjadi objek sekaligus korban dari kejahatan ini.
“Pemahaman yang ada saat ini merupakan pemahaman yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya setempat dan dibangun dari pemikiran yang kurang tepat. Hal ini mengakibatkan timbulnya praktik diskriminasi dan kekerasan di masyarakat,” kata Yohana.
Oleh karena itu lanjut Yohana, harus ada pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang benar dan tepat. Pemahaman ini dapat secara terus menerus dibawa dan dilembagakan dalam masyarakat melalui peran seluruh lapisan, termasuk peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma.
“Mengapa Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dan strategis untuk menyebarluaskan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa, tidak terkecuali kesetaraan dan keadilan gender,” ungkapnya.
Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, dan ikut dalam pengambilan keputusan serta mendapat manfaat dari hasil pembangunan.
Salah satu ukuran kemajuan PUG adalah memastikan laki-laki dan perempuan menjadi SDM potensial yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan responsif gender.
Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, mengamanatkan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan daerah termasuk Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
“Melalui peran dan tugas ini diharapkan Perguruan Tinggi dapat membantu membangun dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender yang lengkap,” ujarnya.
Hal ini menurutnya, akan berdampak pada pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa dalam praktik kehidupan sehari-hari dan profesi yang akan dijalani. “Saya mengajak civitas akademika untuk bekerja keras mencapai target-target SDGs melalui penelitian dan mengintegrasikan amanah pencapaian SDGs dalam kurikulum,” pungkasnya. (*/hdp)
