Oleh Hendri Arnis
(Walikota Padang Panjang 2013-2018)
Reformasi yang berlangsung selama 20 tahun telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Reformasi telah mengajarkan banyak hal kepada elite politik bahwa setelah kekuasaan yang didapatkan, maka saat itu kekuasaan haruslah diselenggarakan untuk kepentingan orang banyak.
Inilah yang saya pahami bahwa jabatan walikota itu memang ada batasnya. Oleh karena itu, keinginan saya untuk maju kembali sebagai walikota satu periode lagi adalah karena kesempatan yang diberikan oleh konstitusi serta niat saya yang ingin melanjutkan program pembangunan yang sudah dicapai selama ini.
Pelaksanaan Pilkada di Padang Panjang mendatang adalah Pilkada serentak gelombang ketiga yang juga dilaksanakan di tiga kota lainnya di Sumatera Barat. Saya memberanikan diri maju untuk periode kedua tidak lain karena kesadaran saya untuk tetap melanjutkan pembangunan yang masih perlu pengembangan.
Apalagi pembangunan yang akan saya kembangkan nantinya tidak hanya masalah fisik kota saja, tapi juga bagaimana membangun Sumber Daya Manusia Padang Panjang menjadi lebih berkualitas.
Sebenarnya Kota Padang Panjang sudah dikenal sebagai kota tujuan pendidikan. Kita semua tahu Padang Panjang telah menjadi kiblat pendidikan bidang keagamaan masa pemerintahan Hindia-Belanda. Dalam hal pendidikan misalnya, saya terinspirasi sekali dengan komitmen yang dimiliki oleh sosok Rahmah el Yunusiyyah.
Sejarah mencatat bagaimana semangatnya mengembangkan lembaga pendidikan khususnya untuk kaum perempuan. Mengingat sejarah itulah, maka sektor pendidikan ini akan menjadi salah satu fokus utama saya kedepan. Saya berkeinginan agar kejayaan Kota Padang Panjang di bidang pendidikan ini dapat dipertahankan sehingga tetap sebagai salah satu kota tujuan pendidikan di Sumatera Barat.
Untuk mewujudkannya, tentu perlu didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang perlu disusun bersama. Bagi saya, program unggulan di bidang pendidikan ini tentu tidak hanya sekedar menambah sarana dan prasarana pendidikan saja, tapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta memperkuat peran lembaga pengawas untuk menciptkan mutu pendidikan yang berkualitas dan mendorong pemerataan pendidikan bagi semua warga Kota Padang Panjang melalui pendidikan gratis.
Yang jelas kebijakan ini haruslah menyentuh semua peserta didik dan tenaga pendidik tidak hanya di sekolah negeri, tapi juga di sekola swasta yang ada di Kota Padang Panjang.
Sebagai buktinya, di periode pertama kepemimpinan saya sebagai walikota, setiap tahunnya saya selalu memastikan tersedianya alokasi anggaran dalam APBD untuk bidang pendidikan ini minimal 20 persen. Ini memang menjadi amanat konstitusi karena aspek pendidikan ini menjadi pondasi kemajuan peradaban suatu bangsa.
Saat ini di Padang Panjang sudah ada Institut Seni Indonesia (ISI) yang tentunya juga perlu dikembangkan. Saya membayangkan, karena lingkungan Padang panjang yang sejuk dan kondusif untuk belajar, maka perlu dikembangkan kembali perguruan tinggi untuk masyarakat Sumatera Barat agar bisa kuliah di Kota Padang Panjang. Jika hal ini bisa terwujud, maka sektor ekonomi warga Kota Padang Panjang juga akan meningkat.
Pengembangan Sumber Daya Manusia ini tentu tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga di bidang kesehatan. Bagaimanapun, kebijakan di bidang kesehatan tersebut akan saya fokuskan dan akan tetap dilanjutkan, khususnya pemberian jaminan kesehatan gratis kepada seluruh warga kota.
Pada tahun 2017 yang lalu, sebagai walikota saya juga telah menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang masuk ke dalam kategori Universal Health Coverage (UHC), yaitu kota dengan cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk yang ada di Kota Padang Panjang.
Selain itu, berbagai inovasi juga akan terus dikembangkan tentu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga Kota Padang Panjang. Misalnya, terkait dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kota Padang Panjang yang saat ini sudah mencapai 98% atau sekitar 52.032 jiwa dari seluruh warga kota yang sudah sudah dijamin kesehatannya oleh pemerintah kota.
Ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP).
Dengan diterbitkannya Perda tersebut, maka masyarakat Kota Padang Panjang yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit akan terlayani. Warga Kota Padang Panjang cukup menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) saja, maka pelayanan kesehatan akan dapat mereka terima dengan prima tanpa dipungut biaya apapun.
Banyaknya penghargaan yang diberikan lembaga pemerintah dan swasta kepada pemerintah Kota Padang Panjang adalah bukti keberhasilan kebijakan yang telah dibuat tersebut.
Penghargaan itu dapat dilihat dari diberikannya Anugerah Kawastara Pawitra dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, penghargaan sebagai Pengelolaan Pendidikan Terbaik II tingkat Sumatera Barat, serta Inaugurasi Sampoerna Academy sebagai wujud kepedulian pemerintah kota dalam memajukan pendidikan warga Kota Padang Panjang. Sementara, di bidang kesehatan, Kota Padang Panjang telah lima kali memperoleh predikat Swastisaba Wistara.
Penghargaan ini adalah bukti bahwa lingkungan dan kehiduan masyarakat Padang Panjang tergolong sehat dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat.
Alhamdulillah, saya patut bersyukur karena adanya dukungan penuh warga Kota Padang Panjang saya sudah bisa menyelesaikan banyak hal. Jujur keberhasilan pembangunan ini adalah bentuk keikhlasan saya mengabdikan diri sebagai seorang warga Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, sungguh sangat disayangkan jika keberhasilan yang sudah dinikmati warga Kota Padang Panjang ini terhenti begitu saja.
Dengan niat ihkas tentu saya bersama dengan H. Eko Furqani yang juga telah berpengalaman di DPRD akan membantu misi ini untuk dikembangkan. Karena saya menyadari majunya peradaban satu kota sangat bergantung sejauh mana pemimpinnya peduli dengan pengembangan sumber daya manusia tersebut.[]
