Pasaman Barat, Prokabar – Masih ingat kasus MI, tersangka yang terjerat kasus dugaan pencabulan anak. Kasusnya kini memasuki babak baru. Penyidik Polres Pasaman Barat dilaporkan ke Divpropam Polda Sumbar. Bahkan penyidik juga diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat.
Pada Divpropam, pengacara MI melaporkan atas dugaan cacat hukum yang diduga terjadi dalam proses penetapan tersangka MI. Di meja hijau, pengacara menempuh praperadilan.
Sidang berlangsung, Jumat (19/12). Dalam upaya mencari keadilan itu, kasus menjerat MI, dugaan perbuatan pencabulan anak di bawah umur yang ditangani penyidik Polres Pasaman Barat diduga banyak cacat hukum.
Sepanjang proses persidangan, kuasa hukum Pemohon, M. Doni mengungkapkan, sejumlah fakta dinilai menunjukkan adanya dugaan cacat formil dan penyimpangan prosedural dalam proses penyidikan berdasarkan KUHAP dan Perkapolri No.6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.
“Locus delicti dinilai tidak jelas. Berdasarkan alat bukti surat emohon P-1 hingga P-6, lokasi kejadian atau locus delicti tidak pernah ditetapkan secara konsisten oleh termohon (penyidik). Dalam dokumen resmi penyidikan, tercantum beberapa lokasi berbeda, mulai dari Blok 5 Perumahan Pasaman Indah Nagari Lingkuang Aur Timur, Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua, hingga Blok K 21 Dusun Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Timur,” kata Doni, usai sidang praperadilan, Jumat (19/12).
Perbedaan ini dinilai, bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan menyangkut unsur esensial tindak pidana. Ketidakjelasan locus delicti mengakibatkan proses penyidikan kehilangan dasar hukum.
Selain itu, kuasa hukum menyebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, penyidik tidak pernah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tidak ditemukannya dalam berita acara olah TKP berupa dokumentasi pendukung. Ini dinilai menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan secara prematur.
“Ketiadaan olah TKP memperkuat dugaan bahwa penyidikan tidak didasarkan pada verifikasi faktual sebagaimana prinsip kehati-hatian dan due process of law,” tambahnya.
Terkait waktu kejadian pun (tempus delicti), kuasa hukum menjelaskan, pada 1 November 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, pemohon diketahui berada di luar rumah bersama sejumlah saksi. Tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa dugaan pidana pencabulan tersebut. Sementara Visum et Repertum dinilai tidak dapat memastikan secara pasti waktu terjadinya perbuatan.
“Dengan tempus delicti yang tidak jelas, unsur waktu peristiwa pidana tidak terpenuhi secara hukum,” jelas kuasa hukum MI.
Tidak itu saja, kuasa hukum juga menyoroti pemeriksaan awal pemohon pada 6 November 2025 yang dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum. Pendampingan baru diberikan pada pemeriksaan lanjutan tanggal 8 November 2025. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 54 dan 56 KUHAP. Sehingga keterangan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Selain itu, tim kuasa hukum mengungkapkan adanya dugaan tekanan fisik dan psikis terhadap MI selama proses pemeriksaan. Ini ditunjukkan dengan kondisi fisik Pemohon pasca pemeriksaan. Dugaan intimidasi tersebut dinilai semakin menguatkan dalil adanya cacat formil dalam proses penyidikan.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tim kuasa hukum pemohon menyimpulkan, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap pemohon dilakukan secara prematur, tidak sah, dan mengandung cacat formil.
Ketidakjelasan serta pertentangan locus delicti dan tempus delicti dalam seluruh produk hukum termohon dinilai menyebabkan penyidikan dilakukan tanpa dasar peristiwa pidana yang pasti, sehingga bersifat obscuur libel dan cacat formil.
Pendapat tersebut, menurut kuasa hukum, diperkuat oleh keterangan Ahli Pidana Erdiansyah saat dimintai keterangan dalam sidang praperadilan. Sehingga apabila locus delicti dan tempus delicti tidak jelas dan tidak tepat, maka seluruh proses hukum menjadi tidak sah menurut hukum.
“Perbedaan tersebut bukanlah kesalahan administratif semata, melainkan menyentuh inti peristiwa pidana dan menghilangkan kepastian hukum mengenai tempat kejadian perkara. Akibatnya, seluruh upaya paksa yang dilakukan terhadap pemohon mengandung cacat formil dan tidak sah,” ujar kuasa hukum.
Meski begitu, tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menilai fakta hukum secara objektif dan memutus perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Diagendakan, pada 22 Desember nanti, PN Pasaman Barat bakal membacakan putusan praperadilan ini. (Ola)
















